Tak Tinggal Diam, KPK Cari Kantor Konsultan Pajak Terafiliasi ke 134 Pegawai Kemenkeu
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyerahkan daftar 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut 2 di antaranya merupakan kantor konsultan pajak.
"Sekarang sudah ada dua (kantor pajak), tapi namanya lupa," kata Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).
Pahala mengatakan pihaknya masih menelusuri 278 perusahaan lainnya. KPK menargetkan kantor konsultan pajak dari perusahaan terafiliasi pegawai pajak.
"Yang kita cari yang konsultan pajak karena itu yang pasti berkaitan, itu yang kita cari, " kata Pahala.
Dia menjelaskan, kepemilikan saham pegawai pajak di kantor konsultan pajak sangat berisiko. Sebab bisa membuka peluang adanya transaksi suap atau korupsi.
"Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak? Karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu," kata Pahala.
"Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan," sambungnya.
Sebenarnya, tidak ada larangan bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) memiliki saham di sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Namun dalam PP tersebut hanya menyebutkan tidak dijelaskan secar pasti bentuk larangannya.
"PP berikutnya tidak jelas ngaturnya hanya bilang agar memiliki kegiatan yang etis, etisnya apa gak jelas," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaKisah seorang pengusaha asal Depok inspiratif yang sempat kena PHK kini malah sukses berjualan es. Simak ulasannya.
Baca SelengkapnyaDua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.
Baca Selengkapnya