Sri Mulyani Beri Utang Rp16,5 Triliun untuk DKI Jakarta dan Jabar

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan utang atau pinjaman sebesar Rp16,5 triliun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI/persero). Pinjaman tersebut nantinya dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi di daerah Jakarta dan Jawa Barat.

"Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun," ujarnya, Jakarta, Senin (27/7).

Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp8 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2020) dan Rp2,1 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Infrastruktur Sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan.

Kemudian, Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota), Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu), Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

Bunga Pinjaman

Sri Mulyani mengungkapkan, bunga pinjaman tersebut mendekati 0 persen dengan tenor 10 tahun. Sementara itu, kedua pemda tersebut harus menyetorkan biaya pengelolaan kepada PT SMI sebesar 0,185 persen.

"Jadi kami pass through 0 persen ke Pemda, biaya pengelolaan PT SMI 0,185 persen dan provinsi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri sumber mereka Rp 5 triliun bunganya adalah sebesar Rp 5,4 perse, pemerintah akan membayar selisih cost of fund yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada Pemda mendekati nol tadi kecuali biaya administrasi tadi," katanya.

Pagu anggaran pemerintah di tahun ini untuk pinjaman dana kepada Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 15 triliun. Dari APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun dan PT SMI Rp 5 triliun. Sementara untuk usulan di tahun 2021 akan ditentukan sekaligus disampaikan pada APBN 2021 yang dibacakan pada 14 Agustus mendatang.