Sistem Demokrasi Dinilai Tingkatkan GDP per Kapita Negara Penganut

Peneliti CSIS, Arya Fernandez mengungkapkan, sistem demokrasi berdampak positif pada perekonomian. Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut negara dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan temuan Acemoglu (2019), profesor ekonomi pada MIT dan kawan-kawan mengemukakan ada hubungan yang positif antara demokrasi dan GDP per kapita. Mereka menemukan bahwa ada peningkatan GDP mencapai 20 persen dalam 25 tahun saat suatu negara beralih menggunakan sistem demokrasi.

Dia melakukan riset untuk membuktikan secara agregat di tingkat global bahwa negara-negara demokrasi lebih mampu mencapai kesejahteraan dibandingkan negara-negara non-demokrasi.

"Data menunjukan, negara-negara yang sebelumnya non demokratis, ketika dia menjadi negara demokratis tren GDP per kapitannya meningkat. Terjadi peningkatan 20 persen GDP per kapita pada negara-negara yang mengalami transisi dari non-demokrasi menjadi demokrasi pada 25 tahun berikutnya, dibandingkan negara-negara yang tetap non-demokrasi," jelas Arya diskusi 'Demokrasi Timur Berjaya(?)', ditulis Kamis (9/12).

Arya menambahkan, dalam kasus Indonesia, sejak reformasi dan adanya otonomi daerah, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya akses ke sekolah, dan menurunnya angka kemiskinan.

Menurut Arya, indeks demokrasi di Indonesia memang sempat menurun. Ini salah satunya terjadi pada memburuknya sistem kepartaian yang tampak pada tiga aspek, yakni, lemahnya representasi, menguatnya personalisasi politik, dan tidak adanya demokrasi internal partai.

"Meski demikian, dukungan publik terhadap demokrasi di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan sistem lainnya. Bila diambil rata rata dari data panel sejak Juni 2012-November 2021, tingkat dukungan publik terhadap demokrasi sebesar 64 persen," kata Arya.

Catatan Demokrasi di Indonesia

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menilai, Indonesia perlu menilik kembali makna demokrasi nusantara dan memperbaiki praktik demokrasi di Tanah Air dengan lebih mengedepankan nilai- nilai ketimuran dan Pancasila.

"Yang jelas demokrasi kita harus dijalankan sesuai dengan nilai gotong royong, kolaborasi dan kesantunan," ucapnya.

Guru Besar UI, Rhenald Kasali mengatakan, sistem demokrasi sebenarnya banyak manfaatnya. Salah satunya banyak melahirkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat.

"Tapi persepsi tentang demokrasi pun sebaiknya dipandang beragam. Tidak ada standar yang seragam, apalagi dikesankan ke satu negara tertentu saja."

Senada, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Hikmahanto Juwana menyatakan, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Pertama, mengubah pola pikir bahwa untuk memenangkan pemilihan harus dilakukan dengan kecurangan. Kedua, perlu adanya law enforcement terkait kebebasan pers saat ini di mana banyak media menyebarkan informasi hoaks," tutupnya.