Semua Transaksi Keuangan di Ibu Kota Baru Pakai Sistem Non-Tunai
Penerapan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai kota pintar (smart city).
Penerapan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai kota pintar (smart city).
Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menyebut bahwa transaksi cashlees akan diterapkan secara menyeluruh di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Penerapan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai kota pintar (smart city). Artinya, semua pembangunan akan diarahkan menggunakan teknologi digital.
"Karena nantinya di IKN itu InsyaAllah cashless ya, semuanya nanti akan pakai digital sehingga kita harus mempersiapkan itu dengan baik," ujar Bambang dalam Nusantara Fair di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (27/1).
Adapun saat ini Otorita IKN telah menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai salah satu bank yang akan mendukung sistem transaksi non tunai di IKN.
"Alhamdulillah hari ini kita terima kasih ada ibu Wadirut (Wakil Direktur Utama) Mandiri mengiringi kita dari sisi digital financing ya karena itu juga sangat penting," ujar Bambang.
Bambang menyebut nantinya para pelaku usaha yang menjadi investor di IKN akan diarahkan melakukan pembangunan yang sesuai dengan konsep smart city.
"Karena salah satu ciri khas dari IKN adalah kota yang cerdas dengan standar pengelolaan kota berbasi teknologi, penggunaan cctv, drone, Internet of Things (IoT), hingga big data dan AI untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin perlu dideteksi," pungkasnya.
Kedua perusahaan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusung konsep kota cerdas atau smart city dalam pembangunan IKN
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaHadi meninjau sedikitnya 3 lokasi pengembangan kawasan dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca Selengkapnya“Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.
Baca Selengkapnya"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
Baca SelengkapnyaPerry menjelaskan sebagian besar operasional kegiatan BI seperti pembayaran moneter, pencadangam devisa, sektor keuangan lainnya masih dilakukan di Jakarta.
Baca Selengkapnya