Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dalam rangka meminimalisir potensi kebocoran dana dan mengatasi pencegahan korupsi. Nota kesepahaman perluasan ETP dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"(ETP) dilakukan karena dengan sistem digitalisasi elektronifikasi, ini semua bisa di trace karena by banking system. Penanganan korupsi penyalahgunaan keuangan negara itu tidak hanya cukup dengan menindak," kata Tito, di gedung Kementerian Koordinasi Keuangan, Jakarta, Kamis (13/2).

Menteri Tito melanjutkan ETP diharapkan dapat mengefektifkan mekanisme penggunaan dan pengawasan dana untuk daerah. "(Penandatanganan nota kesepahaman) ini menjadi sangat penting, karena kita tahu bahwa hampir separuh dari keuangan negara itu, larinya ke daerah tahun ini Rp866 triliun. Ini harus diawasi dan betul-betul tepat sasaran," paparnya.

Menteri Tito mengatakan, dengan diberlakukannya ETP ini, kesempatan korupsi oleh oknum lebih kecil. "Ini bagian pencegahan korupsi, tanpa mengecilkan arti langkah-langkah kebijakan yang dilakukan teman-teman penegak hukum."

Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada daerah yang menerapkan transaksi non tunai, baik belanja maupun pendapatan dengan melibatkan pihak-pihak ketiga. Otomatis ini bisa terlacak semua. Untuk menerapkan ETP di daerah lain, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi.

Menteri Sri Mulyani: ETP Mendukung Inovasi dan Mempercepat Keuangan Digital

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan koordinasi percepatan elektronifikasi transaksi pemda (ETP), diharapkan dapat mendukung inovasi dan mempercepat serta memperluas elektronifikasi dari transaksi pemerintah daerah (Pemda) guna mendorong integritas dan keuangan digital.

"Diharapkan (ETP) mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang semakin transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab. Ini (guna memenuhi) prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ujar Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, Menteri Sri Mulyani menambahkan penerapan ETP ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, memperbaiki pengelolaan serta mempertanggungjawabkan keuangan negara. "Kita tidak boleh bekerja monoton."

Reporter Magang: Nurul Fajriyah