Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan

Padahal, kata Subadria Nuka, tanah milik Prabowo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nilainya hanya Rp275,32 miliar.

ujar salah satu pelapor, Subadria Nuka, dikutip pada Selasa (9/1).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan data terakhir yang dimiliki Walhi memang menunjukkan 340.000 hektar lahan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik Prabowo Subianto.

"Data terakhir membenarkan sekitar 340.000 hektar memang diduga dikuasai oleh Prabowo Subianto melalui beberapa perusahaan-perusahaannya," kata Uli kepada merdeka.com.

Dia pun mendorong agar pemerintah dapat memberikan akses terbuka bagi publik untuk memantau luas wilayah atau lahan yang dikuasai oleh perusahaan.

Penggunaan lahan HGU sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang itu mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Bagian IV: Hak Guna-Usaha
Pasal 28

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.