Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

Kemendag meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16 dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023.

Kementerian Perdagangan menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16 dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023.

 Hasil ini dikeluarkan Tim Asesor SPBE Nasional yang dipimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).



Kemendag menempati peringkat ke-6 dari seluruh kementerian dan melampaui target kinerja Sasaran Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2023.

Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatatkan indeks sebesar 3,42 atau predikat baik. Keberhasilan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

"Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada 2023. Diharapkan keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi," tandas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian penerapan SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah agar lebih terpadu, berkelanjutan, akuntabel, dan terintegrasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE serta pelayanan pemerintah berdasarkan perencanaan strategis, proses bisnis instansi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), manajemen SPBE, dan audit TIK.

Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

Penilaian kematangan penyelenggaraan SPBE secara nasional dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dan Umum yang diwujudkan melalui layanan digital Kementerian Perdagangan.


Pelaksanaan SPBE harus dievaluasi dan diarahkan agar sesuai dengan tata kelola, arsitektur, standar, dan keamanan yang berkelanjutan. Penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah menjadi pedoman dan petunjuk dalam optimalisasi platform layanan digital pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada (9/1).

Mendag Zulkifli Hasan menambahkan, pencapaian indeks kematangan SPBE dengan kategori sangat baik merupakan penajaman strategi dan program kerja penyelenggaraan SPBE yang dirumuskan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perdagangan. Tugas tim ini salah satunya, melakukan reviu dan penyesuaian kebijakan internal, pedoman, standar, dan arsitektur SPBE sesuai dengan Peraturan penyelenggaraan SPBE nasional.



"Penyelenggaraan SPBE di Kementerian Perdagangan terus dilakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh kategori utama penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Diharapkan Kementerian Perdagangan meraih predikat memuaskan pada penilaian kematangan pada penyelenggaraan SPBE berikutnya," tutup Mendag Zulkifli Hasan.

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Kemendag Revisi Aturan soal Impor, Begini Respons Asosiasi Pengusaha
Kemendag Revisi Aturan soal Impor, Begini Respons Asosiasi Pengusaha

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang
Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang

Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang

Baca Selengkapnya
Kemendag Revisi Aturan soal Impor, 7 Kelompok Barang Ini Tak Perlu Lagi Pertimbangan Teknis Kemenperin
Kemendag Revisi Aturan soal Impor, 7 Kelompok Barang Ini Tak Perlu Lagi Pertimbangan Teknis Kemenperin

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Ungkap Draf Revisi UU Kementerian Negara Hapus Angka 34
Baleg DPR Ungkap Draf Revisi UU Kementerian Negara Hapus Angka 34

Namun, jumlah kementerian harus diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas

Baca Selengkapnya
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.

Baca Selengkapnya
Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial
Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial

10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.

Baca Selengkapnya