Pro dan kontra pencabutan subsidi listrik 23 juta pelanggan miskin

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga menengah keatas yang masih menggunakan listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada 2016. Hal ini bertujuan agar 23 juta rumah tangga tersebut beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).

Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA mencapai 47,7 juta rumah tangga. Dari jumlah itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut hanya 24,7 juta rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi listrik.

Keputusan ini pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Seperti Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto mengungkapkan, penghapusan subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA dapat menyebabkan peningkatan kelompok rentan miskin hingga 3 juta sampai 5 juta kepala keluarga.

Langkah konversi ini, menurutnya, juga dapat meningkatkan inflasi tahun ini sebesar 1,7 persen dari asumsi RAPBN 2016 4,7 persen karena efek domino dari pencabutan subsidi. Sebab, dalam kelompok 23 juta orang yang subsidi akan dicabut, terdapat didalamnya pengusaha kecil dan menengah.

"PE (Pertumbuhan Ekonomi) asumsi 5,3 persen akan turun 0,59 persen, kemudian angka kemiskinan naik 0,14 persen. Kalau pemerintah tidak serius tangani ini semua itu akan terjadi," ungkapnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Pencabutan subsidi listrik turut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Ada 3-5 juta pelanggan jatuh ke kelompok rentan miskin. Itu akan membuat tunggakan PLN bertambah, ini imbas dari migrasi yang dilakukan," tegasnya. (mdk/bim)