Presiden Jokowi Sebut Hasil Pembangunan SDM Baru Dirasakan 10 Tahun Mendatang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus untuk membangun aspek sumber daya manusia (SDM) di 5 tahun mendatang. Indonesia diprediksi akan memanen hasil dari pembangunan SDM ini dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Presiden Jokowi mengungkapkan, meski penuh tantangan, langkah pembangunan SDM perlu dilakukan dari sekarang. "Risiko ini yang harus kita ambil, apalagi SDM. 10-20 tahun lagi anak-anak kita sekarang muncul dalam level SDM yang kualitas lebih baik," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Presiden Jokowi bercerita, masyarakat harus sabar memetik buah manis pembangunan SDM yang dilakukan pemerintah. Sebab, pembangunan membutuhkan waktu yang tak sebentar.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama bagaimana infrastruktur dapat menghubungkan sentra-sentra produksi ekonomi baru bagi Indonesia.

"Pembangunan 5 tahun ke depan itu mulai dihubungkan infrastrukturnya. Ini harus dikoneksikan dengan kawasan-kawasan wisata sekitar airport. Harus dikoneksikan ke titik-titik lainnya. Juga tol disambungkan ke sentra-sentra produksi. Misalnya pertanian, perkebunan, nelayan dihubungkan ke kawasan wisata dan sebagainya," ujarnya.

Presiden Jokowi pun optimistis Indonesia dapat meraih sebutan sebagai negara maju di tahun-tahun mendatang, terutama menuju Indonesia besar 2045. "Mau tidak mau kita harus masuk ke agenda besar ini. Infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Dan saya belajar dari negara-negara maju, bahwa memang infrastruktur lah fondasi atau tahapan besar untuk suatu negara bisa maju (developed)," kata dia.

Presiden Jokowi Marah Karena Kualitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama jajaran kabinet kerja di Istana Bogor pada hari Rabu (21/11) kemarin. Dalam rapat tersebut, Jokowi sempat marah karena kualitas tenaga kerja RI masih rendah

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan kemarahan Jokowi karena saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih low skill atau kurang memiliki kemampuan dan keterampilan. Padahal, selama ini pemerintah sudah jor joran melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM salah satunya program vokasi atau pelatihan.

"Bapak presiden saat rapat kemarin Rabu, di Istana Bogor, marah-marah karena SDM-nya masih belum punya skill, kemampuan, padahal itu ada vokasi," kata Mardiasmo di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (22/11).

Mardiasmo mengungkapkan saat ini angka pengangguran masih cukup tinggi sebab banyak tenaga kerja low skill yang tidak termasuk kategori syarat bekerja di industri. Bahkan, tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi pun masih banyak yang menjadi pengangguran.

Pengangguran yang bukan disebabkan rendahnya kualitas SDM atau istilahnya pengangguran kelas tinggi terjadi karena kurang bersinerginya antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. "Karena mendidik mereka generalis, sudah S1-S2, tapi bingung kerja di mana, karena tidak nge-link dengan kebutuhan industri," ujarnya.

Menurut Mardiasmo, peningkatan kualitas tenaga kerja terus menjadi fokus pembangunan pemerintah dan merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi negara yang harus kerjakan. Terlebih saat ini Indonesia memiliki tantangan global dari sisi perekonomian.

Intip Berbagai Kebijakan Baru Presiden Jokowi Tingkatkan Kualitas SDM di 2020

Pemerintah Jokowi-JK tengah menyiapkan berbagai kebijakan baru di 2020 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing Indonesia di mata dunia. Salah satunya melalui pemberian insentif kepada pelaku usaha yang melakukan vokasi.

"Kebijakan baru seperti, super deduction tax untuk kegiatan vokasi dan litbang. Lalu mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar. Dan tax allowance untuk industri padat karya," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, tahun depan akan ada peningkatan kualitas SDM melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Sementara untuk peningkatan produktivitas pemerintah akan menyediakan kartu pra kerja bagi pencari kerja.

"Sedangkan Kartu Sembako mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi serta mendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah juga melakukan percepatan penyelesaian empat destinasi pariwisata super prioritas. Beberapa di antaranya adalah pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika.

"Kami juga ingin penguatan transfer ke daerah dan Dana Desa. Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru, yakni sosial dan transportasi laut. Pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," jelasnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6