Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha soal hunian DP 0 persen Jokowi untuk PNS: Itu cuma gimik saja

Pengusaha soal hunian DP 0 persen Jokowi untuk PNS: Itu cuma gimik saja Ketua APERSI Junaidi Abdillah. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Junaidi menilai hal tersebut hanyalah strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah agar para aparatur sipil tertarik dengan sistem tersebut.

"Sebenarnya DP nol persen itu juga gimik saja kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka cuma dicicil dalam angsuran. Sebenarnya gimik saja. Tak masalah kita dukung. Mau nol persen kita dukung, 1 persen saja kita dukung," kata Junaidi di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (8/11).

Junaidi mengatakan DP 0 Persen seharusnya diperuntukan untuk angsuran rumah-rumah komersil. Tetapi jika dilakukan untuk penerapan rumah subsidi, dia menilai hal tersebut sudah cukup murah.

"Karena angsurannya kalau satu persen, ada rumah ratusan juta, itu kan cuma satu jutaan. Saya pikir kecil. Intinya meringankan angsuran masyarakat," ungkap Junaidi.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta.

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Menteri Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini

Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini

Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Aturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024

Aturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024

Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.

Baca Selengkapnya
Lowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Lowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.

Baca Selengkapnya