Pengusaha migas curhat sulit bebaskan lahan untuk eksplorasi

Merdeka.com - Pasal 5 dan 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Sejumlah pengusaha sektor minyak dan gas (Migas) mengeluhkan aturan ini karena dinilai terlalu ribet.

"Kalau dulu ada otoritas dari SKK Migas berhubungan langsung dengan pemilik lahan, saat ini ada perubahan kami diharuskan laporan perijinan ke SKK Migas, SKK Migas lapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN baru ke Gubernur," ujar juru bicara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Hamid Batubara dalam hearing bersama DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Hamid, aturan ini sangat mengganggu target produksi migas nasional. Sebab, minimal memakan waktu 18 bulan untuk pengadaan lahan eksplorasi.

PT CPI menargetkan akan mengebor 500 sumur. Namun, hingga Mei tahun lalu baru terealisasi 200 sumur.

Juru bicara Perusahaan Migas BOP-BSP, Toni Asikin menyampaikan kendala yang dihadapi untuk mencapai target produksi 15.800 barel per hari. Pihaknya mengaku sangat terganggu dengan pembebasan lahan.

"Tahun ini rencananya 9 sumur, saat ini baru 6 sumur itupun yang direncanakan tahun kemarin karena pembebasan lahannya tahun kemarin. Kami mau menambah tapi terkendala batasan-batasan," ucapnya.