Merdeka.com - Pemerintah berencana memaksa pengusaha, khususnya yang berbisnis telepon seluler untuk membangun pabrik di Indonesia. Selama ini, beberapa merek lokal seperti Cross, Nexian, dan Mito merakit produk mereka di China.

Hal itu membuat pemerintah merugi karena tingkat impor meningkat. Sementara lapangan kerja di Indonesia juga tidak diuntungkan. Ketua Persatuan Pengusaha Tionghoa Indonesia Richard Tan menanggapi dingin rencana pemerintah.

Dia menilai pengusaha dari negara manapun pasti memikirkan untung rugi. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia, khususnya untuk membangun pabrik, belum menarik minat pengusaha asal China.

"(Membangun pabrik) hanya imbauan, jangan slogannya saja. Untuk apa kita assembly pesawat di sini misalnya tapi cuma bikin 100 biji doang, pemerintah buka pasar dong, kedua kalau kebijakan (mendukung investasi) tidak ada, siapa berani investasi," ujar Richard di JIExpo, Kemayoran, Kamis (30/5).

Richard juga menilai kualitas buruh di Indonesia kurang bagus. Ditambah lagi, seringnya buruh berunjuk rasa membuat investor asal Negeri Tirai Bambu jadi takut membangun pabrik di Tanah Air.

"Harus ada dukungan tenaga kerja yang piawai, itu butuh pembinaan jangka panjang," tandasnya.

Data dari Kementerian Perdagangan mencatat, impor telepon genggam dalam tiga tahun terakhir cukup tinggi. Tahun 2009, volume impor ponsel mencapai 24,9 juta unit. Volume tersebut meningkat hampir 100 persen di tahun 2010. Sekitar 43 juta unit ponsel masuk ke Indonesia tahun 2010.

Sementara, data impor tahun 2011, sekitar 35,7 juta unit ponsel senilai USD 1 miliar masuk ke Indonesia. Bahkan tahun lalu, impor ponsel mencapai 50 juta unit. Dari data tersebut, 80 persen dari total impor ponsel tahun lalu dikuasai China.

Karena itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan draft ketentuan impor telepon seluler, komputer jinjing atau laptop dan komputer tablet. Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika agar ponsel berkualitas buruk tidak membanjiri Tanah Air. Harapannya, dengan keran impor diperketat, maka pengusaha bakal membangun pabrik perakitan di Indonesia.

Richard menilai, tanpa aturan itupun, pengusaha China akan membuka pabrik. Asal, ada dukungan pemerintah terhadap akses pasar mereka.

"Kalau pengusaha enggak usah dari China saja deh, dari Jerman, dari manapun dia melihat regulasi, kalau menguntungkan enggak usah disuruh juga masuk," tegasnya.