Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka

Namun, aset tersebut dinilai tidak cukup untuk "mengamankan" Indonesia dari seragam agresi militer Belanda ataupun Jepang. Hingga akhirnya, Prawoto Soemodilogo, bekas Dewan Pertimbangan pusat bagian ekonomi pada masa Jepang, mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat. Status dana itu adalah pinjaman negara.

Usulan Prawoto itu cukup menarik bagi pejabat negara saat itu. Hingga kemudian, Menteri Keuangan Soerachman Tjokroadisoerjo membahas gagasan ini dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Hasil pembahasan tersebut menyepakati adanya pinjaman negara dari masyarakat Indonesia dan warga negara asing.

Terlebih lagi, saat itu pemerintah menargetkan dana yang bisa terkumpul sebesar Rp1 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk persiapan pendirian bank sirkulasi, uang milik Republik, menutup defisit anggaran modal awal, untuk kredit bank, dan proyek rekonstruksi. Keraguan pemerintah itu nyatanya tidak terjadi. Masyarakat justru merespon positif atas program tersebut.

Pada 29 April tahun 1946, program pinjaman nasional secara resmi dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor nomor 4 tahun 1946. Isi dari undang-undang itu menyatakan bahwa warga memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang Rupiah dengan bukti surat pengakuan utang atau obligasi, yang hanya dapat dimiliki warga negara. Obligasi itu tidak dapat dipindahtangan kepada orang lain.

Dalam Undang-Undang itu juga tertulis bahwa negara akan mengganti utang dan bunga kepada warga selambat-lambatnya 40 tahun setelah pinjaman nasional itu digulirkan. Hanya dalam waktu 45 hari setelah pengumuman pinjaman nasional, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp500 juta.