Pemerintah akan kurangi setoran Pertamina ke negara

Merdeka.com - Pertamina mulai menerapkan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) yang menggunakan teknologi informasi (IT) untuk mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pertamina meminta alfa atau margin sebesar Rp 20 per liter untuk menerapkan teknologi tersebut.

Pemerintah tidak menyetujui alfa tersebut karena terlalu memberatkan APBN nantinya. "Sistem pengendalian subsidi itu, kalau akan dilakukan, memerlukan teknologi. Dan teknologi itu memerlukan waktu, pengadaan untuk mewujudkannya. Kemarin ada pemikiran kalau menggunakan sistem itu nanti akan dikompensasi untuk penyesuaian alfa untuk BBM. Itu kita tidak sepakat," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (2/4).

Namun, lanjut Agus, sebagai kompensasi penerapan pengadaan sistem teknologi informasi, nantinya penerimaan negara dari dividen Pertamina yang diterima pemerintah akan dikurangi.

"Anggaran itu ditanggung oleh Pertamina dan tentunya nanti di akhir masa periode akan dihitung dengan dividen yang akan dibayarkan dengan BUMN itu," jelasnya.

Menkeu berpesan agar Pertamina melakukan pengadaan sistem yang baik dan tidak terburu-buru. Tujuannya agar tidak menimbulkan inefisiensi anggaran yang justru merugikan negara.

"Tapi sebagai BUMN yang memiliki reputasi baik, Pertamina akan jaga ini dan nanti akan dipertanggungjawabkan di sidang RUPS-nya dan dibahas di komisaris," tegas menkeu.

Dia melihat, penerapan sistem teknologi informasi memiliki kelemahan yaitu tidak bisa langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, beban subsidi hanya berkurang sedikit. Pihaknya menyarankan agar Kementerian ESDM mencari alternatif penghematan selain penerapan sistem teknologi informasi.

"Kami tahu ini sedang disiapkan. Penghematan dan pengendalian harus lebih konkret. Kalau mau dikeluarkan alternatif BBM yang tidak setinggi pertamax itu diperbolehkan dan harus dijalankan dalam satu paket. Ini sudah masuk ke bulan April dan penghematan dan pengendalian harus konkret dilakukan karena kalau tidak akan berdampak pada fiskal kita. Oleh karena itu kita tunggu dan kalau tidak bisa dilaksanakan kita akan melakukan pemotongan belanja atau melihat kemungkinan penyesuaian harga BBM," paparnya.