Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Rini rapat rahasia dengan DPR

Menteri Rini rapat rahasia dengan DPR Menteri BUMN Rini Soemarno. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno dan Komisi VI DPR melakukan rapat kerja (raker) terkait usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi 35 perusahaan BUMN dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.

Pantauan merdeka.com, raker diagendakan mulai pukul 19.30 WIB dan berlangsung terbuka. Rapat baru dimulai pukul 20.30 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.

"Rapat kerja dinyatakan tertutup," ujar Ketua Komisi VI Ahmad Hafiz Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2).

Rapat Komisi VI dihadiri oleh 38 dari 49 anggota komisi VI DPR dan terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Hafiz beralasan rapat kerja berlangsung tertutup karena membahas kerahasiaan negara.

"Rapat ini, atas permintaan mitra kerja kita karena mengandung unsur unsur kerahasiaan negara dan juga dilindungi oleh undang undang dan bagian dari PMN ini diberikan kepada perusahaan yang sudah terbuka. Maka dari itu atas permintaan kerja maka rapat diminta untuk tertutup," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan pemerintah menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 35 perusahaan pelat merah sebesar Rp 48 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2015. Mereka hanya menyepakati tambahan suntikan modal BUMN sebesar Rp 39,9 triliun.

Banggar juga menolak suntikan modal ke sejumlah BUMN. Diantaranya, Bank Mandiri dan PT Aneka Tambang.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?

Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN

Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp407 Triliun Sepanjang 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp407 Triliun Sepanjang 2023

Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Kisah Bos Buah Pasar Minggu: Berawal Jualan di Tampah hingga Punya 2 Kios Beromzet Ratusan Juta
Kisah Bos Buah Pasar Minggu: Berawal Jualan di Tampah hingga Punya 2 Kios Beromzet Ratusan Juta

Mimin memberanikan diri menambah pengajuan modal lewat KUR BRI menjadi Rp500 juta dengan plafon 4 tahun.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama
Aturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama

RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.

Baca Selengkapnya