Menteri Rini rapat rahasia dengan DPR
Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno dan Komisi VI DPR melakukan rapat kerja (raker) terkait usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi 35 perusahaan BUMN dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.
Pantauan merdeka.com, raker diagendakan mulai pukul 19.30 WIB dan berlangsung terbuka. Rapat baru dimulai pukul 20.30 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.
"Rapat kerja dinyatakan tertutup," ujar Ketua Komisi VI Ahmad Hafiz Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2).
Rapat Komisi VI dihadiri oleh 38 dari 49 anggota komisi VI DPR dan terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Hafiz beralasan rapat kerja berlangsung tertutup karena membahas kerahasiaan negara.
"Rapat ini, atas permintaan mitra kerja kita karena mengandung unsur unsur kerahasiaan negara dan juga dilindungi oleh undang undang dan bagian dari PMN ini diberikan kepada perusahaan yang sudah terbuka. Maka dari itu atas permintaan kerja maka rapat diminta untuk tertutup," jelas dia.
Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan pemerintah menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 35 perusahaan pelat merah sebesar Rp 48 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2015. Mereka hanya menyepakati tambahan suntikan modal BUMN sebesar Rp 39,9 triliun.
Banggar juga menolak suntikan modal ke sejumlah BUMN. Diantaranya, Bank Mandiri dan PT Aneka Tambang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca SelengkapnyaMimin memberanikan diri menambah pengajuan modal lewat KUR BRI menjadi Rp500 juta dengan plafon 4 tahun.
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya