Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengenal Pandora Papers, Skandal Keuangan Para Pemimpin hingga Orang Kaya Dunia

Mengenal Pandora Papers, Skandal Keuangan Para Pemimpin hingga Orang Kaya Dunia ilustrasi orang kaya. shutterstock.com

Merdeka.com - Skandal Pandora Papers tengah menjadi perbincangan publik. Laporan ini membongkar rahasia kekayaan para elit kaya, politisi hingga selebritis di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Lalu apa Pandora Papers itu?

Melansir laman icij.org dan BBC, laporan ini menemukan para pejabat, miliuner hingga selebritis ini memanfaatkan fasilitas surga pajak dan kerahasiaan untuk membeli properti dan menyembunyikan asetnya. Bahkan dilaporkan banyak di antara mereka yang memang melakukan ini untuk usaha menghindari pajak.

Lebih dari 330 politisi dan 130 miliuner, selebritas, penipu, pengedar narkoba, anggota keluarga kerajaan, dan pemimpin kelompok agama di seluruh dunia ada dalam laporan.

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menghabiskan lebih dari satu tahun untuk menyusun, meneliti, dan menganalisis lebih dari 11,9 juta catatan dalam Pandora Papers. Tugas itu melibatkan tiga elemen utama: jurnalis, teknologi, dan waktu.

Investigasi Pandora Papers adalah kolaborasi jurnalistik terbesar di dunia, yang melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 outlet media di 117 negara.

Penyelidikan ini didasarkan pada kebocoran catatan rahasia dari 14 penyedia layanan lepas pantai yang memberikan layanan profesional kepada individu dan perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di yurisdiksi rendah atau tanpa pajak.

Entitas memungkinkan pemilik untuk menyembunyikan identitas mereka dari publik dan terkadang dari regulator. Seringkali, penyedia membantu mereka membuka rekening bank di negara-negara dengan peraturan keuangan yang ringan.

Data 2,94 terabyte bocor ke ICIJ dan dibagikan dengan mitra media di seluruh dunia, dalam berbagai format: sebagai dokumen, gambar, email, spreadsheet, dan banyak lagi.

Laporan Tahun 1996-2020

Laporan tersebut juga mencakup informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang apa yang disebut sebagai pemilik manfaat dari entitas yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan yurisdiksi kerahasiaan lainnya.

Ini juga berisi informasi tentang pemegang saham, direktur dan pejabat. Selain orang kaya, mereka yang terkena bocoran termasuk orang-orang yang tidak mewakili kepentingan publik dan yang tidak muncul dalam pelaporan, seperti pemilik usaha kecil, dokter, dan lainnya atau individu yang jauh dari sorotan publik.

Beberapa file berasal dari tahun 1970-an, sebagian besar yang ditinjau oleh ICIJ dibuat antara tahun 1996 hingga 2020.

Ini mencakup berbagai hal seperti pembentukan perusahaan cangkang, yayasan, dan perwalian; penggunaan entitas tersebut untuk membeli real estat, kapal pesiar, jet dan asuransi jiwa; penggunaannya untuk melakukan investasi dan untuk memindahkan uang antar rekening bank.

Kemudian perencanaan warisan dan masalah warisan lainnya; dan penghindaran pajak melalui skema keuangan yang kompleks. Beberapa dokumen terkait dengan kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang.

Data yang didapatkan berupa 11,9 juta catatan yang sebagian besar tidak terstruktur. Lebih dari setengah file (6,4 juta) adalah dokumen teks, termasuk lebih dari 4 juta PDF, beberapa di antaranya mencapai lebih dari 10.000 halaman.

Dokumen-dokumen itu termasuk paspor, laporan bank, deklarasi pajak, catatan pendirian perusahaan, kontrak real estat, dan kuesioner uji tuntas. Ada juga lebih dari 4,1 juta gambar dan email yang bocor.

4 persen spreadsheet merupakan dokumen, atau lebih dari 467.000. Catatan juga termasuk tayangan slide dan file audio dan video.

Nama yang Disebut

Pandora Papers antara lain memasukkan nama Raja Yordania yang diam-diam mengumpulkan aset 70 juta pound sterling di Inggris dan Amerika Serikat.

Kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya menyimpan 312.000 pound sterling dalam bea materai ketika membeli sebuah kantor di London.

Presiden Rusia Vladimir Putin membeli aset di Monako untuk wanitanya. Kemudian Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, membeli dua vila seharga 12 juta pound sterling di selatan Prancis.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan rekan dekatnya juga dilaporkan diam-diam terlibat dalam transaksi properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta pound sterling.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan offshore. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan - salah satunya dinilai memiliki aset senilai USD 30 juta.

Relasi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, disebut diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang uang hingga jutaan dolar.

Firma hukum yang didirikan Presiden Siprus Nicos Anastasiades disebut menyediakan kepemilikan palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan - mantan politisi Rusia dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan rahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilihan pada 2019.

Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota, AS.

Reporter: Natasha Khairunisa Amani

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Cerdik Orang Kaya Sembunyikan Harta
Cara Cerdik Orang Kaya Sembunyikan Harta

Dalam Pandora Paper, mengungkap cara politisi, miliarder, dan selebritas berpengaruh memanfaatkan rekening luar negeri.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 T
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 T

Kejagung periksa enam saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah

Baca Selengkapnya
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini

Najib Razak terjerat skandal korupsi 1MDB yang menghebohkan Malaysia.

Baca Selengkapnya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

Baca Selengkapnya