Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut, Indonesia Emas 2045 diperkirakan tidak akan bisa tercapai jika Pemerintah tidak sigap dalam menentukan kebijakan di tengah ketidakpastian saat ini.
Kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Sebab krisis jaraknya semakin lama semakin pendek. Bahkan diperkirakan 2024 itu pasti ada krisis, begitupun untuk tahun 2025 juga diprediksi masih akan ada krisis.
"Sehingga kalau kita melihat hal ini, tentu saja di dalam ekonomi itu ada 3: pelaku, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah atau regulator. Nah, regulator atau pemerintah tentu saja dengan ketidakpastian ini harus membuat kebijakan yang lebih cepat," kata Aviliani dalam Diskusi Publik 'Evaluasi dan Perspektif Ekonom Perempuan INDEF terhadap Perekonomian Nasional, Kamis (28/12/2023).
Dia menilai, selama ini yang Pemerintah Indonesia lakukan dalam menentukan kebijakan yakni berbasis aturan (rule based).
Karena dalam proses pengambilan kebijakannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Padahal dalam menghadapi suatu krisis dan ketidakpastian dibutuhkan kebijakan yang cepat.
Merdeka.com
Oleh karena itu, dia melihat banyak kebijakan yang ada justru bisa terus merugikan. Akibatnya, Pemerintah Indonesia kehilangan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lantaran dalam membuat kebijakannya tidak fleksibel.
"Ke depan, undang-undang harus makin sedikit jumlahnya. Undang-undang sifatnya hanya besaran saja, tapi harusnya nantinya pada level kebijakan entah itu SE, entah itu terkait dengan kebijakan Kementerian," ujar Aviliani.
"Jadi tidak selalu harus apa-apa itu undang-undang, kalau itu tidak dilakukan, kita akan selalu ketinggalan momentum, sehingga Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa tercapai," pungkasnya.
Jokowi mengingatkan, bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk melompat menjadi negara maju.
Baca Selengkapnya
Meski dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga.
Baca Selengkapnya
Di era modern saat ini ternyata di Indonesia masih ada salah satu kawasan yang tidak dialiri listrik.
Baca Selengkapnya
Wapres mengingatkan tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan SDM
Baca Selengkapnya
Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi dalam adaptasi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya
Indonesia adalah negara dengan keragaman yang majemuk.
Baca Selengkapnya
Daging sapi di pasaran langka hingga sebabkan kenaikan harga, hal ini jadi biang keladinya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi