Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie melakukan rapat membahas mengenai percepatan pembangunan Portal Nasional.
Anas mengatakan rapat tersebut merupakan mandat dari Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Goverment.
"Indonesia segera berproses memiliki layanan digital terpadu yang tidak terpisah-pisah seperti selama ini," ujar Anas dalam konferensi pers, di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (3/1).
"Selama ini, layanan digital pemerintah masih belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi," kata dia.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan nantinya Portal Nasional ini dibangun berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan.
Ia pun menyebut setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas. Antara lain, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan.
Kemudian identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.
kata Anas.
Ia pun optimis digitalisasi dapat memberi kemudahan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat.
"Bahwa transformasi digital di Indonesia ini adalah keniscayaan, sehingga e-Government atau pemerintahan digital ini juga harus diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena intinya negara dan pemerintah ini harus melayani masyarakat," kata Budi.
Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca Selengkapnya
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Pencarian jemaah dilakukan berbasis sinyal ponsel.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi