Lakukan Ini Agar Tagihan Listrik Tak Membengkak

Merdeka.com - Tagihan listrik menjadi salah satu sorotan masyarakat saat ini. Banyak masyarakat yang mengeluh tagihan listriknya membengkak usai pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Yang terbaru, cerita pemilik bengkel asal Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang bernama Teguh Wuryanto (56) yang kaget ketika mengetahui tagihan listriknya melesat hingga Rp20,158 juta. Padahal sebelumnya, pihaknya hanya membayar sekitar Rp1,2 juta saja per bulan nya untuk kebutuhan listrik.

Masyarakat pun ramai mengatakan bahwa tagihan listrik yang membengkak karena tarif listrik yang naik. Namun, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN juga berkali-kali mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak menaikkan tarif listrik sejak 2017.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril menegaskan, tagihan listrik yang melonjak murni disebabkan pemakaian dari pelanggan sendiri.

"Yang kita catat itu murni dipakai pelanggan. Kenaikan ini murni disebabkan kenaikan pemakaian ditambahkan carry over karena PSBB petugas nggak bisa catat meteran," ujar Bob dalam diskusi virtual, Kamis (11/6).

Carry Over

Bob menjelaskan, petugas PLN di masa pandemi ini menyampaikan tagihan listrik berdasarkan angka stand meter rata-rata 3 bulan terakhir. Hal ini disebabkan petugas tidak datang mencatat meteran secara manual.

Misalnya, pemakaian terakhir tercatat hingga 100 kWh, artinya dasar penagihan tarif listrik di satu rumah tangga yaitu 100 kWh. Di bulan April, misalnya, pemakaian mencapai 120 kWh. Bulan Mei, pemakaian mencapai 140 kWh.

"Nah, kan lebihannya 20 (dari April) ditambah 40 (dari Mei), yaitu 60 kWh, artinya ini belum ditagihkan oleh PLN awalnya. Lalu bulan Juni pemakaian 140 kWh. Nah ada carry over 60 kWh, ini totalnya berarti 200 kWh, dan ditagih pada bulan itu, jadi kelihatannya seperti naik 200 persen," jelas Bob.

Guna meringankan pelanggan, PLN membagi tagihan carry over itu untuk penagihan di 3 bulan selanjutnya. "Jadi dari carry over 60 kWh tadi, 40 persennya dibebankan ke rekening Juni, yaitu sekitar 24 kWh. Lalu sisanya 46 kWh dibagi ke 3 bulan berikutnya," kata Bob.

Terima 65.786 Aduan Pelanggan

Adanya lonjakan tagihan listrik ini membuat PLN menerima aduan dari 65.786 pelanggan di seluruh Indonesia. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, menyatakan jumlah itu juga diprediksi akan terus bertambah.

"Posko pengaduan khusus tagihan yang dibuka untuk seluruh Indonesia sampai saat ini menerima keluhan 65.786 pelanggan, per jam ini ya, karena nanti ini naik terus," kata Bob dalam diskusi online, Kamis (11/6).

Bob bilang, pelanggan dari Jakarta, Bandung dan Surabaya menyampaikan keluhan terbanyak soal kenaikan tagihan listrik. Sedangkan Makassar juga serupa namun tidak sebanyak 3 daerah tersebut.

"Banyaknya di Jakarta, Bandung, Surabaya. Makassar tidak begitu banyak," katanya.

Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa mencegah lonjakan tagihan listrik?

Gunakan Token Listrik

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak para konsumen listrik untuk jadi pelanggan prabayar dengan menggunakan token listrik. Imbauan tersebut dinilai ampuh untuk mengontrol pemakaian listrik agar tidak terjadi pembengkakan tagihan.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengutarakan, pemerintah hendak mengedukasi para konsumen terkait masalah energi di bidang kelistrikan.

"Kalau saya sih, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga, saya melihatnya sih alat ukur ini kan sudah ada yang prabayar, gunakan token. Itu sebenarnya bisa jadi salah satu kontrol bagi para konsumen terkait dengan penggunaan daya yang mereka lakukan di rumah," imbuhnya dalam sesi teleconference, Senin (15/6).

Selain itu, pengguna token listrik juga bisa memastikan keabsahan pengukurannya yang dibuktikan dari hasil tera yang dilakukan PLN.

"Dan ini meter token juga kami tera, dan masalah keabsahannya juga bisa dibuktikan nanti dari sisi tera tadi. Mungkin prinsip kemandirian dari konsumen juga menurut saya bisa dipertimbangkan," pungkasnya.

Cek Pemakaian Listrik

Kemendag mencatat bahwa ada sekitar 14 juta kWh meter listrik yang telah memasuki masa kedaluwarsa. Kondisi tersebut diduga bisa membuat perhitungan pemakaian daya menjadi tidak presisi di tengah pembengkakan harga tagihan listrik.

Rusli menjelaskan, jumlah meteran listrik yang terpasang terus naik setiap tahunnya. Dari sekian jumlah meter yang terpasang, ada beberapa yang belum ditera ulang, dan secara akumulasi terus menumpuk tiap tahunnya.

"Kalau ditanya apakah saat ini tagihan dari pelanggan naik karena kWh meternya, saya bisa bilang iya atau tidak. Karena kalau dari sisi metrologi, itu bisa merugikan konsumen bisa juga merugikan si PLN sebagai penyuplai alat ukur," jelasnya.

"Tapi yang jelas, meter kWh ini, meter yang ada di rumah-rumah ini dijadikan sebagai alat ukur transaksi, dasar pembayaran bagi para konsumen. Artinya dari sisi metrologi bisa plus atau minus," tambahnya.

Oleh karenanya, Rusli mengajak para konsumen rutin mengecek pemakaian listrik pada kWh meternya, untuk memastikan apakah tagihan yang dikenakan sudah sesuai atau belum.

"Mudah-mudahan ini bagi konsumen dan masyarakat jadi aware. Coba kalau bapak ibu sekalian dengan tagihan listrik seperti itu ada lonjakan, cek dulu kWh meternya. Masa teranya masih berlaku gak," imbuh dia.

Posko Pengaduan

PLN sendiri membuka Posko Informasi Tagihan Listrik di Kantor Pusat PLN sejak Mei, tepatnya ketika pandemi Corona tengah keras-kerasnya menghantam ekonomi masyarakat.

Tidak cuma posko pengaduan, PLN juga menyediakan layanan contact center PLN melalui berbagai kanal seperti telepon, akun twitter @PLN_!23, Facebook PLN 123, email pln123@pln.co.id, Instagram @PLN123_Official serta Aplikasi PLN Mobile yang siap menerima aduan 24 jam.