Kemenkeu Sebut Dunia Prediksi Indonesia Bakal Miliki Pertumbuhan Ekonomi Terbesar

Merdeka.com - Perekonomian Indonesia diramalkan berkembang pesat di tahun 2045. McKinsey memprediksi tahun 2030 Indonesia akan ada di peringkat 7 dunia berdasarkan pertumbuhan ekonominya.

"Banyak lembaga meramalkan Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi besar seperti McKinsey yang prediksi kita ada di peringkat ke-7 di dunia," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam acara Road to Mofest 4, Jakarta, Jumat (17/9).

Selain itu, Center for Economic and Bussiness Research juga memperkirakan tahun 2035 Indonesia akan menduduki peringkat ke-8 dalam ekonomi dunia. Bahkan The Economist Inteligence Unit memperkirakan tahun 2050 mendatang akan menjadi negara ke-4 di dunia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar.

Yustinus mengatakan berbagai ramalan tersebut menjadikan tantangan saat ini untuk mewujudkannya. Menyusun rencana untuk mencapai prediksi dan menghindari hal-hal yang bisa menjauhkan pada pencapaian tersebut.

"Ini melegakan dan sekaligus menantang kita seandainya itu jadi mimpi kita, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu dan apa yang harus dihindari," kata dia.

Pilar Penyangga Visi Indonesia Maju 2045

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki visi di usia 100 tahun akan menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Tujuannya, di tahun 2045 menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi ke-5 di dunia. Pendapatan negara juga ditargetkan mencapai USD 29.300 per kapita.

"Impian Indonesia 2045, kita mau jadi negara yang berdaulat, negara adil dan makmur dengan pendapatan per kapita USD 29.300, 10 kali lipat dari pendapatan per kapita saat ini," kata dia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus memiliki pilar penyangga. Antara lain harus ada SDM dengan penguasaan teknologi yang ada, tidak ada ketimpangan baik dari kemiskinan maupun pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan pada ekonomi yang ramah lingkungan. Selain itu harus menjaga ketahanan nasional seperti pangan militer dan sektor lain, termasuk tata kelola pemerintahan.