Angkutan umum disebut menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan. Namun, pengembangan angkutan umum memerlukan keberpihakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kemacetan jalan raya. Bahkan secara angka, itu sudah melampaui kemampuan anggaran pemerintah setempat.
"Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas Kota Jakarta Rp65 triliun per tahun. Sedangkan Kota Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar sebesar Rp12 triliun per tahun. Sudah melebihi APBD kotanya," ujar Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/10).
Kerugian akibat macet itu muncul karena penggunaan kendaraan pribadi masih terlalu besar. Sedangkan minat terhadap transportasi publik di Indonesia terhitung sangat minim.
Sebagai perbandingan, Djoko menyebut data GIZ yang dihimpun Mei 2023, modal share atau partisipasi masyarakat terhadap angkutan umum di Singapura, Hong Kong dan Tokyo sudah di atas 50 persen.
Kuala Lumpur dan Bangkok kisaran 20-50 persen. Sedangkan kota-kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan kurang dari 20 persen. Sementara dalam 5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia rata-rata 8 persen per tahun.
merdeka.com
Menurut dia, parameter mengukur keberhasilan program angkutan umum adalah berpindahnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Oleh sebab itu angkutan umum harus lebih menarik baik dari segi biaya, pelayanan maupun waktu tempuh.
"Makanya, Pemerintah harus all out dalam membangun angkutan umum yang menarik, murah, nyaman, aksesibilitasnya. Dan dapat dipastikan biaya akan lebih tinggi dari pendapatan tarifnya, karena targetnya bukan pendapatan, melainkan intangible cost berupa peningkatan keselamatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas teratasi, berkurangnya penggunaan BBM, menurunnya pencemaran udara, menekan angka inflasi," paparnya.
Di sisi lain, Djoko tak menyangkal adanya kesenjangan untuk menangani sistem angkutan massal. Kembali mengutip laporan GIZ, dia menyebut pemda belum memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untukmenerapkan sistem angkutan massal.
Kemudian, struktur kelembagaan metropolitan yang dapat mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda angkutan dalam satu wilayah metropolitan. Lalu, rencana mobilitas perkotaan terpadu sebagai dasar implementasi angkutan massal perkotaan, keahlian teknis untuk merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem angkutan massal secara memadai.
Untuk solusi jangka panjang, Djoko mengatakan itu perlu koordinasi lintas kementerian dalam merapikan regulasi guna mengatasi kerugian ekonomi akibat macet. Sementara untuk jangka pendek, pemerintah perlu untuk melakukan revisi terhadap PM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan.
Dia menyarankan adanya pemberian bimbingan kepada Pemerintah Daerah terkait pembentukan kelembagaan. Mewajibkan agar menyususun kebijakan dalam rangka melanjutkan penataan angkutan umum perkotaan dan pemberian subsidi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Djoko tak menyangkal adanya kesenjangan untuk menangani sistem angkutan massal.
DPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Nilai anggaran APBD 2024 naik 2,58 persen dari APBD Perubahan 2023 yang disepakati sebesar Rp79,52 triliun.
Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
18 wilayah di Jakarta masih tergenang dengan ketinggin air beragam.
Baca Selengkapnya
Massa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca Selengkapnya
Arief mengingatkan, anak-anak muda membutuhkan pemikiran yang maju seperti isu lapangan pekerjaan.
Baca Selengkapnya
Puluhan taman itu bakal dibangun di atas lahan enam hektare.
Baca Selengkapnya
Ganjar terbang ke Jawa Timur di tengah pelaksanaan Rakernas IV PDIP di hari kedua pada Sabtu (30/9) malam.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi