Kebijakan pemerintah penyebab lamanya bongkar muat di pelabuhan

Merdeka.com - Sorotan publik kini mengarah ke persoalan bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Apalagi setelah Polda Metro Jaya menetapkan pejabat di kementerian perdagangan sebagai tersangka kasus suap dalam proses dwelling time.

Sebelum menjadi kasus hukum, persoalan dwelling time juga membuat Presiden Joko Widodo geram. Proses bongkar muat yang memakan waktu berhari-hari membuat daya saing Indonesia kalah dibanding negara lain.

Anggota Tim Konsultasi Larangan Pembatasan Lembaga Konsultasi Kepabeanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Adil Karim melihat, kebijakan pemerintah sebagai akar persoalan lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan. Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pernah diterapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik.

"Kebanyakan justru penyebabnya ada di pemerintah sendiri. Sebenarnya di pelabuhan sekarang ada National Single Window (NSW). Seperti pelayanan izin terpadu satu pintunya pelabuhan, tapi nggak jalan," ujar Adil dalam diskusi di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/8).

Adil mencontohkan kebijakan atau kelonggaran dari pemerintah yang secara langsung membuat waktu bongkar muat menjadi sangat panjang. Salah satunya memperbolehkan kontainer yang diparkir di pelabuhan selama tujuh hari atau satu minggu. Akhirnya banyak pengusaha memanfaatkan kebijakan itu. Imbasnya, terjadi penumpukan kontainer dan peti kemas di pelabuhan.

"Bukan kita (pengusaha importir) menumpuk, tetapi karena ada peluang maksimal 7 hari. Kita punya peluang 7 hari kenapa kita harus buru-buru," kata dia.

‎Dia mengusulkan kebijakan tersebut diubah. Tidak ada kelonggaran waktu parkir kontainer. Minimal, kata dia, waktu parkir diturunkan menjadi empat hari.

Selain masalah regulasi, pemeriksaan barang masuk lewat pelabuhan yang terlalu bertele-tele juga harus diselesaikan. Salah satunya soal keberadaan badan karantina.

"Di pelabuhan itu kan sudah ada fasilitas pemeriksaan fisik terpadu. Jadi buat apa lagi ada badan karantina di sana. Setiap proses itu menambah panjang proses dwelling time," ucapnya.