Kata Kemenkeu Saat Asuransi Jiwasraya Ajukan Dana Talangan Rp32,89 T

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menanggapi permohonan dana talangan atau bailout dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp32,89 triliun. Hal tersebut perlu melewati kajian mendalam.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan pertanyaan mendasar terkait permohonan tersebut bukan persoalan apakah pemerintah sanggup atau tidak dalam memberi dana talangan.

"Itu bukan soal sanggup tidak sanggup. Kita harus kaji dulu," ujar dia, di Jakarta, Sabtu (16/11).

Permohonan tersebut, tegas dia, harus dikaji secara lebih mendalam. Salah satunya terkait tujuan penggunaan dana talangan.

Dia menekankan pemerintah akan melihat kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terlebih dulu. Selain itu, paling penting bagi pemerintah yakni pemanfaatan dana juga kondisi perusahaan yang meminta dana talangan.

"Iya. Itu kan persoalan berikutnya, yang ingin kita lihat dulu kalau Jiwasraya minta seperti apa kita harus lihat governancenya seperti apa berapa besarnya. Harus kita lihat dulu," jelasnya.

Meskipun demikian dia enggan menjelaskan secara lebih rinci. Sebab, hal itu merupakan wewenang Ditjen Anggaran Kemenkeu.

"Ini memang bukan kewenangan saya, tapi kalau lihat dulu buat apa dana talangan Jiwasraya tersebut, berapa besarnya harus direview, bukan soal sanggup tidak sanggup," kata dia.

8 Investor Tertarik Suntik Dana Segar ke Anak Usaha Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan akan membantu manajemen baru dalam rangka menyehatkan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sejauh ini terdapat 8 calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di anak usaha Jiwasraya.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil penawaran sejumlah calon mitra strategis (strategic partner) yang berminat menempatkan dana segarnya di anak usaha Jiwasraya yakni PT Jiwasraya Putra.

"Ada 8 perusahaan. Kita tunggu saja hasil penawaran mereka dan semoga bisa beres di Desember," ujar Gatot di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/11).

Dari 8 perusahaan tersebut, Gatot bilang, nantinya akan dipilih 1 perusahaan dengan penawaran terbaik yang sedianya bakal memegang saham Jiwasraya Putra.

Sementara itu, 4 BUMN lain mulai dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel telah tercatat sebagai pemegang saham Jiwasraya Putra, lantaran perusahaan-perusahaan tadi sudah berkomitmen membuka customer base dan distribution channels.

Di mana para pemegang saham Jiwasraya Putra pun nantinya akan memperoleh benefit melalui mulai dari diversifikasi bisnis, dividen hingga fee base income. "Jadi 4 BUMN yang sudah masuk tadi tidak menyetor uang ya. Mereka hanya membuka customer base dan distribution channels yang akan dimanfaatkan Jiwasraya Putra dalam menjual produknya," terang Gatot.

Seperti diketahui, pencarian strategic partner untuk Jiwasraya Putra digadang menjadi salah satu skema di dalam penyehatan kondisi keuangan Jiwasraya. Melalui skema ini, diharapkan akan mendatangkan dana segar yang dapat digunakan induk usaha dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Selain strategic partner, pemerintah dan manajemen baru Jiwasraya juga telah merancang skema lain mulai dari pembentukan holding asuransi hingga penerbitan produk reasuransi. Dari skema ini, diharapkan akan mendatangkan total dana segar senilai Rp8 triliun.

"Pemerintah dan manajemen baru akan terus menjaga amanah para nasabah. Semoga penyehatan (Asuransi Jiwasraya) bisa lebih cepat, mengingat proses ini perlu waktu, terima kasih kepada para pemegang polis yang berkenan untuk rejoin dan mohon untuk pemegang polis lainnya juga bisa bersabar," ujar Gatot.