Jokowi ubah sistem subsidi petani, tak lagi dalam bentuk pupuk
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo saat ini sedang menggodok aturan baru mengenai mekanisme pemberian subsidi pada petani. Menurut Jokowi, nantinya subsidi tidak lagi dalam bentuk pupuk. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap penghitungan atau kalkulasi.
"Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Jokowi seperti dilansir Antara, Jumat (31/7).
Jokowi mengaku banyak mendapati fakta di lapangan setiap kali kunjungan kerja ke daerah ketersediaan sarana produksi pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani. Masih banyak peluang dan kesempatan yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan.
"Petani tidak dapat subsidi, subsidi tidak sampai ke petani. Inilah perlunya sistem subsidi untuk menjangkau petani yang kita rancang. Plus minus bagaimana sedang dikalkulasi. Agar kita bisa lakukan itu dan tidak salah-salah lagi," katanya.
Salah satu yang juga menjadi fokus dan langkah nyata untuk memajukan pertanian nasional adalah ketersediaan data tunggal produk-produk pertanian. Tanpa data tunggal, seperti yang selama ini terjadi, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktu tanam, dan proses pascapanen.
Apalagi pada saat terjadi perubahan musim tanam karena pengaruh perubahan iklim dunia seperti sekarang sehingga ketersediaan data tunggal tersebut mutlak diusahakan bersama.
Selain data tunggal, ketersediaan sarana produksi, termasuk benih dan pupuk dengan harga terjangkau petani, juga sangat penting dalam memajukan pertanian nasional. Sedangkan untuk memberdayakan petani, hal mendesak yang perlu diupayakan seluruh pemangku kepentingan adalah masalah permodalan dan pemasaran.
Oleh karena itu, kata Presiden, gagasan pendirian Bank Tani perlu dikaji lebih serius agar petani menjadi bermartabat dan tidak terjebak pengijon dan lintah darat.
Pemasaran hasil pertanian, dengan harga yang menguntungkan petani, juga perlu dikembangkan lebih sistematis dan modern dengan melibatkan Bulog dan Koperasi. Menurut Jokowi, dengan adanya petani yang semakin berdaya, kedaulatan pangan nasional dapat terwujud.
Jokowi menegaskan, untuk menunjang kedaulatan pangan tersebut, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada beras.
"Budaya beras harus dikurangi, dan diversifikasi pangan lokal harus dikembangkan seiring dengan reformasi agraria yang dijalankan pemerintah," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemberian subsidi ini untuk menutup kekurangan pupuk yang dialami petani.
Baca SelengkapnyaPerusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca Selengkapnya"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi
Baca Selengkapnya