Jokowi Minta Tak Ada Ego Sektoral Dalam Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek. Jokowi ingin kepentingan transportasi nasional diletakkan di atas kepentingan institusi.

Ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (19/3). Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek sebelumnya dilaksanakan pada 8 Januari 2019.

"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," tegas Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan, berdasarkan temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), negara mengalami kerugian sebesar Rp 65 triliun akibat kemacetan di Jabodetabek. Sementara angka kerugian yang ditemukan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih besar, yakni mencapai Rp 100 triliun.

Jokowi menyebut, temuan kerugian tersebut sangat besar sehingga memerlukan penanganan pengelolaan transportasi yang cepat dan terintegrasi.

"Paling penting dalam pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang itu. Kemudian kesinambungan, terkesambungan antar moda baik nantinya MRT, LRT, Transjakarta, kemudian moda-moda yang lainnya KRL, angkutan umum lainnya," sebut Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, pada ratas sebelumnya dia sudah menugaskan Jusuf Kalla untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait untuk melakukan percepatan, pengintegrasian sistem dan pengelolaan jaringan transportasi perkotaan maupun antar wilayah. Percepatan dan pengintegrasian sistem transportasi ini tak bisa ditunda lagi.