Jokowi jadikan PLTU Batang bukti kesuksesan pemerintah babat masalah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akhirnya menyaksikan penandatangan kesepakatan pemenuhan pembiayaan atau financial closing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang senilai USD 4,2 miliar antara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku kontraktor di Istana Negara, Kamis (9/6).

Itu bersamaan dengan penandatangan kontrak lima proyek jalan tol senilai Rp 50,86 triliun. Yaitu, tol Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Serpong-Balaraja, dan Terbanggi Besar-Kayu Agung.

Jokowi menjadikan momentum tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah bisa membabat habis kendala pembangunan infrastruktur. Sekedar informasi, proyek PLTU Batang harus mangkrak selama empat tahun karena masalah pembebasan lahan dan perizinan.

"Kami tak mau lagi ada proyek yang berhenti gara-gara izin, pembebasan lahan. Ini adalah sebuah bukti bahwa pemerintah bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan ada lagi investor ragu," katanya.

Sejak meresmikan tahun lalu, Jokowi berkomitmen menuntaskan segala persoalan yang mengadang pembangunan pembangkit 2x1.000 megawatt tersebut. Sepuluh bulan kemudian, komitmen itu dibuktikan lewat penuntasan pembebasan lahan

"Saya sampaikan ke pemerintah Jepang sudah selesai tugas saya membebaskan lahan. Giliran saya bertanya kepada Perdana Menteri Jepang financial closingnya kapan? Ternyata tadi sudah diselesaikan langsung," katanya.

"Artinya proyek ini berjalan meski sedikit terlambat dari janji saya. Tapi memang problem di lapangan bukan masalah yang remeh dan kecil."

Berdasarkan itu, dia menargetkan proyek PLTU Batang tuntas 2019.

"Sekarang pemerintah sudah selesaikan masalah, saya minta investor agar proyek ini jangan mundur. Tahun 2019 sesuai janjinya harus selesai. Saya ikuti. Pasti saya cek dua-tiga kali ke lapangan. Urusan yang penting seperti ini pasti saya ikuti," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, PLTU Batang merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor ketenagalistrikan yang pertama di Tanah Air. Maka dari itu, proyek ini memiliki nilai strategis bagi Indonesia.