Imbas redenominasi, target pajak jadi Rp 1 triliun
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, dampak redenominasi atau penyederhanaan mata uang tidak akan mengganggu penerimaan pajak negara. Redenominasi justru menguntungkan karena perhitungan menjadi lebih sederhana.
"Jadi target penerimaan pajak Rp 1.000 triliun menjadi Rp 1 triliun. Kan enak dengarnya," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/1).
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan redenominasi. Sebab, penyederhanaan mata uang lebih banyak memberi manfaat.
"Tidak ada masalah, GDP kita jadi hilang angka nol 3, penerimaan pajak juga akan hilang nol 3, tax ratio jadi tetap, tidak akan berubah," tuturnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, penyederhanaan mata uang membuat rupiah setara dengan mata uang negara lain di dunia.
Sebagai perbandingan, nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.788 per USD, Malaysian Ringgit MYR 3,05 per USD, Philipines Peso sebesar PHP 41,92 per USD, Singapore Dollar sebesar SGD 1,23 per USD dan Thailand Bath sebesar THB 30,52 per USD.
"Hanya mata uang rupiah yang menggunakan satuan ribuan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah harus melakukan intervensi agar rupiah tidak semakin terpuruk.
Baca SelengkapnyaGubernur BI, Perry Warjiyo mengakui nilai tukar Rupiah masih tertekan oleh dolar AS.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPerusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaPerhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya