Data ESDM, 40 persen izin pertambangan masih bermasalah

Merdeka.com - Akhir Desember tahun lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji menertibkan semua izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Enam bulan berselang, janji itu kembali diungkapkan.

Dari data yang ada, dari 10.918 IUP hanya 6.042 IUP yang berstatus Clean and Clear (CnC). Sisanya 4.876 IUP masih bermasalah.

"Jadi 40 persen itu bermasalah, seperti batu bara," ujar Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam diskusi Energi Kita yang digelar RRI, merdeka.com, IJTI, IKN, dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (31/5).

Dia menjelaskan, permasalahan izin pertambangan umumnya karena tumpang tindih aturan, luas wilayah kerja antar perusahaan. Sehingga muncul ketidakjelasan batasan wilayah.

"Itulah yang menjadi perhatian untuk menentukan batas wilayah, agar tumpang tindih tidak berkelanjutan," jelas dia.

Faktor lain yang membuat izin pertambangan bermasalah adalah proses administrasi perusahaan yang tak kunjung membaik, terutama di tingkat kabupaten dan provinsi.

"Perusahaan tidak melakukan (administrasi) secara benar, kita akan melaksanakan klasifikasi, yang paling ringan itu di lintas kabupaten dan provinsi, yang paling berat adalah yang tumpang tindih," ungkapnya.

Pihaknya sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh IUP yang ada. Sejauh ini IUP di 12 provinsi di Indonesia yang sudah diperiksa oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya masih diperiksa oleh pemerintah daerah.

"Karena sudah lama, KPK kan melakukan pencegahan dan pembinaan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.