Dari 11.000 rekomendasi BPK, tinggal 600 belum ditindaklanjuti BUMN

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‎memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2015.

Anggota VII BPK Achsanul Qosasi mengakui, dalam kurun waktu 3-4 bulan terakhir, perusahaan BUMN mulai menunjukkan perbaikan signifikan.‎

"Begitu menyampaikan sesuatu ke kementerian, respons cepat. Sehingga dengan lebih cepat menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8).

Indikator lain yang digunakan adalah respons terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. "Dalam enam bulan, saya bisa bangga, ada 11.000 rekomendasi, dan saat ini tinggal 10 persen. Tinggal 887," imbuh dia.

Achsanul menyebutkan, dari sisa 887 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, setidaknya 200 di antaranya tidak bisa lagi ditindaklanjuti dan harus dihapus.

"Kalau tidak bisa ditindaklanjuti mending dihilangkan saja. Berarti sisa 600. Pendingnya ada tiga, ada di kementerian, Kemenkeu, dan aparat penegak hukum. Ke depan, kami berharap setiap ada rekomendasi dari kita, segera respons. Jangan terus dilupa-lupakan, akhirnya lupa," ungkapnya.

Di tempat sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku senang dan bangga lantaran kementerian yang dipimpinnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"‎Yang paling utama, saya sangat senang dan bangga atas komunikasi dan hubungan yang terjalin antara BPK, kementerian, dan direksi BUMN. Itu tidak terlepas kerja keras BPK untuk membuka jalur komunikasi yang efektif dan ramah, sehingga kita dapat koordinasi dengan baik," kata Rini.