Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Disetujui Komisi XI DPR

Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Disetujui Komisi XI DPR sri mulyani. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menggelar rapat mengenai Penyesuaian Hasil Banggar RKA/KL Tahun 2020. Dalam rapat tersebut disetujui anggaran untuk Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lainnya.

Rapat yang dibuka pada pukul 17.30 WIB tersebut dipimpin oleh Soepriyatno dari fraksi Gerindra. Dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Komisi XI menyetujui pagu anggaran sejumlah kementerian dan lembaga ini," kata Soepriyatno, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (16/9).

Anggaran yang dibacakan rata-rata tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengalami pengurangan. Kemudian tambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dinyatakan tidak disetujui.

"Anggaran Kemenkeu Rp43,51 triliun tidak berubah. Anggaran BPK tidak mengalami perubahan Rp3,5 triliun. Tambahan anggaran yang diminta Rp860 miliar tidak dipenuhi," ujarnya.

Sementara itu, anggaran BPS di tahun depan mencapai Rp7,9 triliun. "Anggaran BPS berkurang Rp1 miliar menjadi Rp7,9 triliun," ujarnya.

Selanjutnya, anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1,86 triliun.

Selain itu, anggaran Bappenas tahun depan disetujui Rp1,82 triliun dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp169 miliar.

"Semoga anggaran yang disetujui itu bisa digunakan sebaik-baiknya di tahun depan. Mulai dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas aparatur," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu

Konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu

Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.

Baca Selengkapnya
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya