BPH Migas Gandeng TNI dan Polri Tangkap Penyeleweng Solar Subsidi
Merdeka.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melibatkan TNI dan Polri, untuk menertibkan penyelewengan Bahan Bakar Jenis Tertentu (JBT) atau solar subsidi. Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi diprioritaskan seperti di wilayah tambang.
"Bph Migas akan lakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan. Di daerah tambang yang diduga terjadi penimbunan untuk perkebunan dan tambang," kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8).
Menurut Fashurullah, masih ada potensi penyelewengan BBM bersubsidi yang akan ditertibkan. Selama ini BPH Migas pun sudah menemukan penyelewengan kemudian diserahkan ke Polri untuk ditindak lanjuti secara hukum.
"Kita ada PPNS untuk penyelidikan tapi ada kerjasama juga dengan Polri. ini data yang sudah ditangkap Kepolisian dan masih ada potensi," tuturnya.
Kolonel Laut Widhy Sutedjo dari Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum Polisi Militer mengungkapkan, Markas Besar TNI siap mendukung penertiban penyelewengan BBM bersubsidi bekerja sama dengan Polri dan Badan Intelejen Nasional (BIN), serta siap melakukan tindakan jika ditemukan penyelewengan.
"Mabes TNI sangat mendukung kebijakan (BPH Migas) ini. Kami POM TNI akan turun bersama Bareskrim dan BIN. Tentunya kami awasi dan penindakan kalau ada penyelewengan sesuai dengan prosedur yang ada," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnya"Kami sudah menerjunkan personel untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan kami telah mengantongi identitas pemilik gudang," ungkap Puji.
Baca SelengkapnyaAH telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPengelolaan SPBU apung kembali menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di perairan Jakarta.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnya