BI Catat Pertumbuhan Kredit Perbankan Saat Pandemi Ditopang Bank BUMN

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit terkontraksi atau minus 2,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2021. Kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman. Seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker’s Acceptances), dan Tagihan Repo.

"Sedikit lebih dalam dari kontraksi 2,1 persen (yoy) pada Januari 2021," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3).

Erwin menjelaskan, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Adapun jika dibandingkan Desember 2020, pertumbuhan kredit saat ini masih lebih baik. Di mana, pada bulan terakhir tahun lalu, pertumbuhan kredit terkontraksi 2,41 persen.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Yanti Setiawan menilai, perbaikan pertumbuhan kredit utamanya ditopang kredit pada bank BUMN yang masih tumbuh positif sebesar 1,74 persen (yoy) dengan pangsa 44,7 persen.

"Juga pertumbuhan kredit bank perkreditan daerah juga masih dalam pertumbuhan positif sebesar 5,67 persen year on year," kata Yanti.

Kendati begitu, dia menyoroti, bank umum swasta nasional (BUSN) sebagai pangsa pasar kedua terbesar setelah bank BUMN, masih memiliki pertumbuhan kredit yang minus 5 persen.

Sri Mulyani Beberkan Strategi Pemerintah Hadapi Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan APBN tahun 2020 dilakukan revisi sampai dua kali, karena Pemerintah memfokuskan untuk penanganan kesehatan dampak pandemi covid-19. Selain itu, APBN juga difokuskan untuk membantu dunia usaha, terutama UMKM, agar bisa bertahan di tengah pandemi.

Dia menjelaskan, hal itu terlihat dari sisi anggaran APBN 2020 yang sudah diselesaikan sebesar Rp 2.589 triliun. Di mana Rp 579 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya pandemi covid-19 ini merupakan shock yang luar biasa di bidang kesehatan yang menular ke bidang sosial dan ekonomi.

"Nah Pemerintah dalam merespons tentu di dalam internal kabinet bapak presiden dengan intensitas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian, dan kita juga berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menko Marinves untuk merumuskan langkah-langkah yang cepat dan tepat," kata Sri Mulyani dalam Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis, (25/3).

Salah satu langkah yang dinilai cepat dan tepat itu adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, pada waktu itu dirumuskan di bulan Maret begitu pandemi diumumkan, yang kemudian disampaikan oleh Presiden sebagai Perpu pada awal April.

"Kenapa itu penting? karena memang extraordinary sifatnya adalah sangat luar biasa kegentingannya juga sangat memaksa, di dalam itu memungkinkan kita mengelola APBN secara jauh lebih fleksibel namun tetap akuntabel," ujarnya.

Karena dengan adanya covid-19, secara otomatis penerimaan negara turun, baik dari pajak maupun bukan pajak, sementara itu belanja akan naik untuk menangani bidang kesehatan, bidang sosial dan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Kenapa kita melakukan langkah yang luar biasa atau extraordinary? Ya karena tantangannya luar biasa belanja untuk bidang kesehatan memungkinkan kita untuk membeli berbagai alat testing yang waktu itu mungkin masih belum tersedia di Indonesia," jelasnya.

Selain itu Pemerintah juga melakukan tracing bagi masyarakat yang terkena covid-19, di mana semua biaya itu penyembuhannya ditanggung negara. Dia pun berterimakasih kepada berbagai pihak baik Pemerintah, DPR dan lainnya yang telah merespon dengan cepat untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19.

"Saya berterimakasih dan kesempatan ini kepada seluruh DPR yang kemudian juga secara sangat cepat meresponsnya," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com