Batan segera ajukan proposal proyek PLTN ke pemerintah baru
Merdeka.com - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bakal segera mengajukan proposal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke pemerintahan baru. Ini untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap energi fosil,
Deputi bidang Teknologi Tenaga Nuklir BATAN Taswanda Taryo menyebut pengembangan PLTN membutuhkan waktu selama satu dekade. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia sudah memiliki PLTN selambatnya 2027.
"Kita akan sampaikan (rencana) ke menteri energi yang baru," ujar dia di BPPT, Jakarta, Selasa (14/10).
Sekretaris Utama BPPT Jumain Appe mengatakan, potensi nuklir dan energi terbarukan di Indonesia sangat besar. Bedanya, skala produksi nuklir lebih besar ketimbang energi terbarukan.
"Saya kira potensinya cukup besar. Ini harus dikembangkan 10 tahun kedepan. Andalan kita memang masih batu bara dan energi terbarukan seperti panas bumi. Kita menyasar ke industri itu cocoknya nuklir. Kalau untuk energi fosil dan energi batu bara itu bisa tetapi tidak bisa bertahan lama," kata dia.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaProyek tersebut antara lain PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Terapung Kedung Ombo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.
Baca Selengkapnyadalam proyek Hijaunesia 2023, PLN IP memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca SelengkapnyaSistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga kini mempersiapkan diri untuk memenuhi lonjakan konsumsi energi saat Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaRumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Baca Selengkapnya