Bappenas: Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masuk Tahap Finalisasi

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pembentukan badan otorita ibu kota baru masuk tahap finalisasi. Nantinya, Peraturan Presiden mengenai Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru juga akan menunjuk pemimpin badan otorita.

"Sedang tahap finalisasi. Jadi maksudnya kalau badan ini, badan otorita ibu kota ini terbentuk sekaligus orang yang memimpin itu juga harus sudah ada," ujar Suharso di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (10/2).

Dia belum dapat merinci seperti apa perangkat kepemimpinan badan otorita ibu kota baru. Hal tersebut akan diumumkan bersamaan dengan terbitnya Perpres. "Iya sekaligus. (Nama-namanya?) O itu nanti lah," jelasnya.

Terkait Staf Khusus Menteri yang telah ada saat ini, memiliki tugas memberikan masukan soal proses pembentukan ibu kota baru. Selain itu, staf khusus tersebut juga akan meninjau bagaimana model bisnis yang akan dikembangkan di ibu kota baru.

"Tugas spesifik ada, tentu memberikan masukan bagaimana prosesnya apakah sudah benar dan memberikan masukan tentang pilihan-pilihan kebijakan misalnya bagaimana bisnis model yang akan dikembangkan dalam rangka untuk siapapun yang terlibat dalam pembiayaan," paparnya.

Perpres Ditargetkan Terbit Akhir Januari

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, Perpres pembentukan Badan Otorita Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara akan selesai pada akhir Januari.

Nantinya, di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.

Dia mengatakan, untuk master plan atau perencanaan pengembangan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Baru sejauh ini masih berada di tangan Bappenas. Dengan terbentuknya badan otorita maka sepenuhnya akan dipegang kendali oleh mereka.

"Master plan masih jalan sama Bappenas. Badan otorita kan bisa berjalan full butuh waktu kita dan tim koordinasi kita fasilitasi lah. Semua kementerian akan bantu. Iya nanti diserahkan ke mereka," jelas dia.

Dia menambahkan, untuk Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara juga sedang rampung pada pertengahan tahun ini. Paling tidak, Juni atau Juli sudah bisa diundangkan sehingga pembangunan fisik ibu kota baru dapat segera dimulai.