Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Pangan, Ini Alasannya
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kenaikan harga dan kelangkaan stok beras karena program bantuan sosial (bansos) pangan yang digulirkan Pemerintahan Jokowi.
Dia bilang program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Cek quick count di sini:
"Tidak, tidak (bansos). Bansos kan ini jalan terus, dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan," ujar Airlangga kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
merdeka.com
"Kemarin dibahas dengan bapak presiden stabilisasi harga atau SPHP ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai dengan 150.000 dinaikkan ke 250.000 (ton)," kata Airlangga.
Cek quick count di sini:
Pengemasan ulang ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan di setiap wilayah.
kata Airlangga.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan harga beras telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Reynaldi mencatat, saat ini harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.
"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).
Selain alami kenaikan harga, lanjut Reynaldi, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional.
Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal.
"(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras didapati di pasar tradisional," ungkap Reynaldi
Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan beras ini diakibatkan oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan maupun konsumsi masyarakat secara umum.
Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaBansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menegaskan komitmennya melanjutkan kinerja dan program pemerintah Joko Widodo, termasuk merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya