Merasa Tidak Adil, Warga Tolak Pembangunan Underpass di Jalan Juanda Kota Medan
Rencana pembangunan underpass di ruas Jalan Juanda temukan jalan buntu.
Rencana pembangunan underpass di ruas Jalan Juanda temukan jalan buntu.
Penolakan ini dilayangkan oleh beberapa warga sekitar di Jalan Juanda karena pembangunan ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Menurut mereka, di sisi kiri jalan terdapat hotel hingga gudang pemerintah tidak terkena perlebaran.
ucap Kuasa Hukum Dalitan Coffee, Refman Basri, mengutip dari Liputan6.com (8/8).
Pada Selasa (8/8) upaya penolakan ini sudah naik ke meja persidangan. Gugatan ini diajukan oleh pemilik Dalitan Coffee beserta 8 warga lainnya. Agenda sidang perdana penolakan pembangunan underpass tersebut yakni pemeriksaan persiapan dari kedua belah pihak, penggugat dan tergugat.
Mengutip Liputan6.com, dalam gugatan tersebut terdapat nama-nama besar pejabat di Medan maupun Sumatra Utara. Tergugat pertama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA BMBK) Kota Medan. Kedua, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Ketiga, Wali Kota Medan. Tergugat keempat Gubernur SUmut. Kelima Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kemudian tergugat keenam, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU), dan tergugat ketujuh, Mendikbudristek Rektor USU. Menurut keterangan Refman, ada beberapa warga Jalan Juanda memasukkan permohonan intervensi untuk ikut sebagai penggugat dalam menolak pembangunan underpass tersebut.
tambah Refman Basri.
Pembangunan underpass ini dinilai bukanlah sebuah solusi. Pasalnya, seperti pembangunan underpass di simpang Titi Kuning, Kota Medan tidak menjadi solusi dalam mengurangi kemacetan. Refman pun meminta kepada pihak Pemkot Medan dan pihak yang tergugat untuk menghargai proses hukum di PTUN Medan. Ia juga berharap tidak ada aktivitas pembangunan dulu.
kata Refman.
Warga yang terdampak pembangunan underpass di Jalan Juanda itu rupanya juga menolak menerima kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan. Menurut mereka, kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan usaha yang mereka jalani puluhan tahun.
Menurut Samid, belasan tempat tinggal dan rumah kontrakan milik warganya itu rusak parah karena dampak dari pembangunan Tol Japek 2.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan korban tawuran DDS yang tangannya putus di Flyover Pasar Rebo merupakan pelaku tawuran.
Baca SelengkapnyaPenutupan 'exit tol' tersebut karena ada perbaikan jembatan layang (flyover).
Baca SelengkapnyaPenutupan dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jembatan pada akses keluar/masuk km 149 Jalan Tol Padaleunyi.
Baca SelengkapnyaKorban masih menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaSelain saksi ahli, Aiman juga membawa alat bukti lainnya berupa dokumen terkait kasus yang sedang dimohonkan dalam praperadilan di PN Jaksel.
Baca SelengkapnyaPenutupan dilakukan dampak pekerjaan perbaikan jembatan pada akses keluar/masuk km 149 Jalan Tol Padaleunyi
Baca SelengkapnyaWawan berharap ke depannya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desanya bisa tercapai.
Baca SelengkapnyaArinal juga menyinggung pemberitaan jalan rusak di Lampung yang sempat menjadi sorotan publik
Baca Selengkapnya