Wacana pilkada langsung dihapus, Ganjar bilang 'ngawur'
Merdeka.com - Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mendapat pertentangan. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Dia menilai langkah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendorong pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sebagai tindakan ngawur.
"Usulan meniadakan pemilukada langsung atau oleh DPRD hanyalah tindakan emosional dari partai yang kalah di pemilu presiden lalu. Itu tindakan ngawur namanya," ujar Ganjar saat ditemui wartawan di Karanganyar, Solo, Selasa (9/9).
Ganjar menegaskan Pemilukada langsung adalah satu-satunya akses yang bisa melibatkan rakyat aktif dalam pemerintahan. Menurut Ganjar ada banyak implikasi jika kepala daerah benar-benar dipilih oleh DPRD.
"Pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menutup peluang calon perorangan untuk maju. Terus KPU dan Bawaslu buat apa kalau semua di Dewan," tandasnya.
Ganjar mengatakan pilkada langsung yang diputuskan kalangan dewan sebelumnya dimaksudkan untuk mengurangi biaya. Untuk itu dia meminta anggota Dewan periode 2009-2014 untuk tidak emosional.
Ganjar juga menyerahkan soal keberlanjutan pilkada langsung pada anggota Dewan periode 2014-2019. Ia juga meminta dewan untuk mau menerima masukan dari masyarakat.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut hingga saat ini partai berlambang Banteng belum memutuskan sikapnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar mengaku tak pernah berhenti turun ke rakyat hingga kembali memenangkan Pilgub.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengaku optimis menang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, pihaknya memiliki tiga pilar untuk menjaga agar suara di Jawa Tengah tidak direbut pihak lain.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca Selengkapnya