Survei Indikator: Kasus e-KTP tak pengaruhi elektabilitas Ganjar di Pilgub Jateng
Merdeka.com - Survei Indikator menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP tak memengaruhi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon incumbent di Provinsi Jawa Tengah. Nama Ganjar acap kali disebut menerima aliran dana dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
Kendati isu e-KTP telah merebut perhatian publik Indonesia dan sejumlah pemberitaan, hampir separuh masyarakat Jawa Tengah tidak percaya Ganjar menerima uang korupsi tersebut. Berdasarkan hasil survei, hanya 19,8 persen masyarakat Jawa Tengah yang percaya Ganjar terlibat kasus korupsi.
"Sekitar 55,4 persen warga tahu atau pernah dengar berita tentang Ganjar Pranowo, yang diduga menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP. Di antara yang tahu, sebesar 45,8 persen tidak percaya bahwa Ganjar menerima uang korupsi, sedangkan 34,4 persen tidak menjawab," ujar Peneliti Indikator Kuskridho Ambadi di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Senin (21/5).
Menurut dia, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin masih terpopuler dibandingkan Cagub-Cawagub Jawa Tengah lainnya. Tingkat kepopuleran Ganjar yaitu 87,8 persen, kemudian disusul dengan pasangan cawagubnya, Taj Yasin dengan 76,6 persen.
"Sedangkan Cagub Sudirman Said (tingkat kepopuleran) 68,7 persen dan cawagub Ida Fauziyah 67,6 persen," kata Kuskridho.
Kuskridho Amabardi menjelaskan, tingkat popularitas dapat membawa efek dalam membentuk pilihan politik pemilih. Dia menyebut dari jawaban spontan yang diberikan ketika survei dilakukan, mayoritas pemilih Jawa Tengah memberikan suaranya pada pasangan Ganjar Pranowo- Taj Yasin.
"Tiga adalah memilih yang paling banyak mendasari pilihan politik pemilih adalah, bukti hasil kerja, berpengalaman di pemerintahan, dan perhatian rakyat," jelasnya.
Survei ini dilakukan pada 12-21 Maret 2018. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki hak pilih dalam Pemilu.
Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 820 orang dengan metode multistage random sampling dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkali-kali Minta Jateng Dijaga, Ini Potret Hasil Survei Ganjar di 'Kandang Banteng'
Ganjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga
Baca SelengkapnyaGanjar Soal Hasil Survei: Pendukung Tak Gentar, Kita Temui Rakyat
"Jadi silakan survei dirilis, tapi Ganjar-mahfud dan seluruh pendukungnya tidak pernah gentar," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaRespons Ganjar soal Survei Elektabilitasnya Drop: Sama Persis Waktu Terpilih jadi Gubernur Jateng
Ganjar mengaku tak pernah berhenti turun ke rakyat hingga kembali memenangkan Pilgub.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaGanjar Janji Hapus Utang Petani Rp600 Miliar Jika Menang Pilpres 2024
Ganjar menyebut, banyak petani yang menunggak pembayaran kredit usaha rakyat (KUR).
Baca SelengkapnyaDijemput Paksa Jaksa, Terpidana Korupsi Buldoser di Bekasi Sempat Coba Bepergian ke Sejumlah Kota
Jaksa menjemput paksa Soni Petrus, terpidana korupsi pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekas. Dia langsung dijebloskan ke penjara.
Baca SelengkapnyaDico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur
Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim
Baca Selengkapnya2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut
Ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024
Baca Selengkapnya