Soal penikahan Kahiyang, Politikus NasDem minta Fahri tak berisik

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menepis kritik pedas yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu terlalu mewah. Irma menilai kritikan Fahri itu tidak pantas dan berlebihan. Irma meminta Fahri untuk tidak mengomentari hal-hal kecil termasuk resepsi pernikahan putri Jokowi. Menurutnya, ukuran kemewahan tidak bisa dilihat dari banyaknya jumlah tamu yang diundang."Jadi Fahri itu wakil ketua DPR jangan berisik mengomentari hal kecil. Soal kemewahan tidak identik dengan jumlah undangan yang disebar. Kalau mewah segala sesuatu bermewah-mewah," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Rabu (8/11). Jumlah undangan pernikahan Kahiyang-Bobby yang diprediksi mencapai 8000 tamu ini, kata Irma, merupakan bentuk penghormatan keluarga Jokowi kepada kolega dan rakyat. Apalagi, segala persiapan pernikahan menggunakan uang dari kantong Jokowi sendiri. Padahal sebagai kepala negara, lanjut Irma, Jokowi bisa saja menghelat pernikahan putrinya di Jakarta dengan hotel yang mewah atau di Istana Kepresidenan. "Toh bayangin yang namanya katering pakai anak, WO (Wedding Organizer) pakai saudarinya. Tempatnya bukan di Jakarta hotel sendiri, makanan sederhana makanan Solo," tegasnya. Oleh karena itu, Irma menyarankan Fahri untuk mengomentari hal-hal yang lebih produktif, seperti memberikan perhatian atas meledaknya pabrik mercon di Kosambi, Tangerang hingga nasib pegawai-pegawai honorer yang dijanjikan bakal diangkat menjadi PNS oleh pemerintah. "Coba Pak Fahri sekarang komentari tuh pabrik mercon meledak, komentari hal-hal positif, kesejahteraan rakyat lebih baik, bidan-bidan belum jadi PNS. Kemenpan RB aparatur yang dijanjikan jadi PNS direalisasikan," imbuhnya. Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Presiden Jokowi dan keluarga, pernikahan Kahiyang rupanya mendapatkan perhatian tersendiri oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut politikus PKS itu, pernikahan putri Jokowi berlebihan. Dia mengingatkan soal semangat revolusi mental yang didengungkan sejak awal pemerintahan Jokowi. Dalam Surat Edaran 13 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang Gerakan Hidup Sederhana.Isi dari SE nomor 13 tahun 2014 tersebut memuat beberapa poin penting, di antaranya mulai 1 Januari 2015, aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara diimbau membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara. Seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya dengan maksimal 400 undangan, serta membatasi jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang."Cuma kan dulu katanya enggak boleh ngundang pejabat lebih dari 400. Ada katanya dulu revolusi mental, bikin pesta kecil-kecilan saja. Kalau sekarang itu kayak lebih gitu lho," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).