Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi, Lawrence Siburian mengkritik keras mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK), yang menolak digelar Munaslub Golkar untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Lawrence membandingkan sikap JK terkait Munaslub Golkar ketika partai berlambang pohon beringin dipimpin Setya Novanto dan Airlangga Hartarto. Menurut Lawrence, saat Setya Novanto masih diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) sebagai saksi kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), JK mendorong agar Golkar segera menggelar Munaslub.

Namun sikap berbeda ditunjukan JK terhadap Airlangga, yang pernah diperiksa Kejagung sebagai saksi kasus korupsi bahan baku minyak goreng. "Ini jejak digital ya, tanggal 25 April 2017 masih ada rekamannya. Ini Pak JK, ketika itu Setya Novanto Ketua DPR mantan Ketum Partai Golkar masih statusnya saksi. Pak JK mengatakan 2017, ‘Tentu suatu partai harus memiliki pemimpin yang baik. Saat ini Golkar berada pada posisi yang tidak menyenangkan’. Masih saksi ini Setya Novanto," kata Lawrence saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).

Pada saat Setya Novanto terjerat kasus korupsi, Lawrence mengatakan, JK mendorong agar Partai Golkar segera menggelar Munaslub. Namun, kini JK malah menolak adanya Munaslub untuk melengserkan Airlangga. "Sudah didorong supaya Munaslub. Ini tambah Ahmad Doli Kurnia. Pada saat itu sebagai inisiator Generasi Muda Partai Golkar, 16 November 2017 kita punya jejak digitalnya, dia menyatakan demi menyelamatkan semuanya segeralah ganti Setya Novanto dari Ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar, Munaslub," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menolak tegas wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tengah mencuat saat ini. Dia menilai hal itu akan lebih menurunkan harkat martabat partai berlambang pohon beringin tersebut. "Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan harkat martabat yang Golkar bawa," kata dia saat ditemui di Gedung Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, (31/7). Menjelang Pemilu 2024 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi menurut dia, Golkar tak perlu terlibat dalam situasi rumit.

Dia meminta semua pihak bersatu untuk memenangkan Golkar. JK juga menyampaikan agar semua pihak tak menghalangi Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam menjalankan mandat yang telah diberikan. JK juga menilai tingkat keterpilihan atau elektabilitas Airlangga tak bisa menjadi alasan untuk menggelar Munaslub. Menurut dia, tak ada satu pun orang yang bisa menjamin tingkat keterpilihannya. "(Munaslub) dengan alasan nasib Pak airlangga nanti tidak terpilih? Siapa sih yang bisa memastikan Siapa yang terpilih?," ucap JK.