SBY Turun Gunung di Yogya Demi Menangkan Demokrat dan Prabowo

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan para kader Partai Demokrat di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Jumat (19/1). Dalam pidatonya, SBY mengenang masa-masa dan capaian saat menjadi presiden.

SBY menerangkan bahwa saat awal menjadi Presiden RI, banyak masyarakat Indonesia yang kondisinya susah karena masa krisis. SBY mengklaim 10 tahun masa kepemimpinannya, masyarakat mulai mengalami kenaikan kesejahteraan.

"20 tahun yang lalu saat memimpin Indonesia, menjadi Presiden baru. Banyak rakyat susah karena dilanda krisis. 10 tahun kita bekerja. Agar ekonomi tumbuh dan kesejahteraan meningkat. Alhamdulillah, bisa diwujudkan," ucap SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengenang sejumlah peristiwa di Yogyakarta saat dia menjabat sebagai Presiden. Salah satunya adalah saat erupsi Gunung Merapi di tahun 2010.

Selain itu SBY juga mengenang lahirnya UU Keistimewaan DIY tahun 2012 lalu.

"UU tersebut, DIY menjadi provinsi yang keistimewaannya diatur undang-undang sehingga kewenangannya menjadi jelas untuk memakmurkan warga Yogyakarta. Mudah-mudahan saudara-saudara di DIY masih mengingatnya," terang SBY.

SBY menceritakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu berada di luar pemerintahan. Hal ini membuat Partai Demokrat tidak bisa banyak berbuat seperti saat masih memegang pemerintahan.

SBY menyebut untuk kembali ke dalam pemerintahan diperlukan dukungan pengurus, anggota, kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang.

"Saya mengajak warga serta keluarga besar Partai Demokrat untuk memilih Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Kalau itu terjadi, Insya Allah dengan izin Allah, kita bisa berada di pemerintahan lagi. Kalau itu terjadi kita bisa berbuat lebih banyak lagi," ungkap SBY.

Terkait kondisi Partai Demokrat di DIY, SBY meminta semua anggota, kader dan simpatisan untuk menambah jumlah kursi legislatif yang ada. Baik itu di level DPR, DPRD Provinsi hingga DPRD Kota/Kabupaten.