Saat Fahri Hamzah bilang pemerintah Jokowi hambar, Soeharto jagoan
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Tidak sedikit pula kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengundang polemik di masyarakat.
Kenaikan tarif dasar listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, gas LPG menambah daftar kritik masyarakat kepada pemerintahan Jokowi. Belum lagi soal kondisi ekonomi yang semakin merosot, serta kurs rupiah yang terus anjlok terhadap dolar Amerika.
Tidak hanya mendapat sorotan dari kebijakan yang langsung menyentuh kepada rakyat, dari sisi politis Jokowi juga mendapatkan sorotan. Misalnya saja, rencana pemerintah melakukan revisi Undang-Undang KPK dan memberikan dana segar untuk partai politik juga mendapat kecaman.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pemerintahan Jokowi saat ini seperti maju mundur tidak tentu arah dan tujuan. Dia menilai, Jokowi tidak didampingi oleh tim yang kuat di Istana.
"Jadi pemerintahan kayak nggak jalan. Banyak kasus maju mundur. Seperti Undang-Undang KPK, dana partai dan banyak lagi. Pak Jokowi harus di dampingi para pembantu berkelas yang mengerti efek dari suatu keputusan," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7) kemarin.
Mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini bahkan melihat pemerintahan otoriter era Presiden ke-2 Soeharto lebih baik daripada Jokowi. Fahri menegaskan, era orde baru tak hanya dibangun dengan kekuatan otoriter semata. Namun lanjut dia, Soeharto punya tim di lingkaran Istana yang hebat dan jagoan.
"Soeharto berkuasa 32 tahun. Apakah betul hanya modal kekerasan? Tidak. Banyak jagoannya di Setneg. Pak Moerdiono di antaranya. Seluruhnya di tangan beliau. Kalau besok Pak Harto mau melakukan suatu hal, Mensesneg siapkan lebih dahulu semua menyeluruh. Termasuk dokumen check in system, sehingga tidak ada kesalahan," lanjut Wasekjen PKS ini.
Sejauh ini bagi Fahri, orang-orang dekat Jokowi sering mengabaikan detail. Beberapa hal dibiarkan sengaja terlewat. Fahri menvonis bahwa mereka adalah pekerja kelas bawah yang dipergunakan untuk mendampingi orang nomor satu. Jokowi diminta menyadari hal tersebut.
Setidaknya ada tiga kesalahan sepele namun berdampak fatal bagi pemerintahan Jokowi. Pertama, soal aturan kenaikan DP mobil pejabat dan kedua soal PP tentang Jaminan Hari Tua. Dua aturan ini dibuat oleh pemerintah, namun dibatalkan oleh pemerintah sendiri.
Terakhir, ketika Jokowi menyebut kelahiran Soekarno di Blitar saat pidato hari kelahiran Pancasila. Belakangan tim komunikasi Istana Sukardi Rinakit pasang badan dan menyebut hal ini murni kesalahannya sebagai tim penyusun pidato Jokowi.
"Hambar kelasnya. Presiden tidak boleh melakukan kesalahan, jangan sampai salah baca, salah ketik. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya berkelas. Itu sebabnya saya mengimbau agar Pak Jokowi menyadari," tuntas Fahri Hamzah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar
Fahri pun mengajak semua elemen bangsa untuk berkepala dingin dan fokus memilih dengan pertimbangan jauh ke depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Fahri Hamzah Terharu Bakal Cicipi Kemenangan Bareng Prabowo, Singgung Nama Jokowi
Fahri hadir dalam acara mengawal suara rakyat di Istora Senayan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto
Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur
Baca SelengkapnyaIstana Respons Kabar Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Tarik Kader dari Kabinet Jokowi
Kabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut Pemilu 2024 Seperti Pemilu 1971, Ini Alasannya
Sejarawan JJ Rizal menyebut proses Pemilu 2024 sama seperti pelaksanaan Pemilu 1971 saat awal era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Sosok Menkopolhukam Pengganti Mahfud Md
Jokowi berjanji akan segera menetapkan pengganti Mahfud paling lama tiga hari.
Baca SelengkapnyaMomen Lawas Presiden Soeharto di Jerman, Sosok Didit Anak Prabowo-Titiek dengan Rambut Tebal Belah Tengah Jadi Sorotan
Potret Didit saat masih remaja dengan rambut tebal dan belah tengah banjir pujian.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca Selengkapnya