Pramono: Jangan Karena Tidak Sesuai Harapan, Minta Real Count KPU Dihentikan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempertanyakan permintaan pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses real count Pilpres 2019. Real count, kata Pramono, merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia secara valid.

"Kalau kemudian ada orang yang minta agar real count situng didrop, ini kan aneh," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5).

"Ini instrumen digunakan referensi oleh siapa pun. Termasuk sebenarnya oleh peserta Pemilu untuk legislatifnya diterima, kok untuk Pilpres nggak diterima, kan aneh," imbuh dia.

Selain real count, instrumen lain yang yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pilpres adalah KawalPemilu.org. Pramono mengatakan, banyaknya instrumen ini seharusnya diapresiasi pelbagai pihak bukan justru diminta untuk dihentikan.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, real count maupun KawalPemilu.org sudah digunakan KPU sejak Pilpres 2014. Saat itu, tidak ada satu pun kontestan Pilpres yang mempersoalkan.

"Dengan demikian harapannya proses pendewasaan kita terhadap hasil Pemilu ini dimaknai. Jangan karena nggak sesuai harapannya minta dihapus dan sebagainya," ucap Pramono.

Pramono menyadari real count memang bukan penentu hasil penghitungan suara Pilpres 2019. KPU akan tetap berpedoman pada penghitungan suara manual untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Dia melanjutkan, polemik penghitungan suara yang terjadi saat ini hanyalah bunga-bunga demokrasi. Pramono optimis polemik ini segera berakhir setelah KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan Pilpres 2019.

"Saya meyakini siapapun pasti akan menghormati keputusan yang sah dan dilakukan secara baik dan benar oleh KPU. Siapapun pasti akan mengikuti," katanya.