PPP Tidak Yakin Ada Kecurangan dalam Verifikasi Parpol Pemilu 2024

Merdeka.com - Kabar kecurangan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu menerpa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada upaya untuk meloloskan tiga partai yaitu Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku belum mendengar langsung dari Ketua KPU terkait masalah ini. Dia tidak membayangkan terjadi kecurangan di proses verifikasi faktual partai politik.

"Jadi saya tidak membayangkan KPU akan melakukan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Bicara pengalaman PPP melakukan verifikasi faktual, dia menuturkan, KPU memberitahukan partai bila ada kekurangan administrasi. Kemudian partai bisa melakukan perbaikan agar status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Berita Pemilu 2024 lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

"Karena ketika PPP misalnya itu juga sebelum dinyatakan lolos kami kan ada kekurangan administrasi yang dilakukan KPU memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki. Nah kemudian kami diloloskan iti setelah semua perbaikan yang tms itu tidak memenuhi syarat menjadi ms. Enggak ada, itu loh," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan partai politik yang merasa dirugikan karena ada kecurangan sebaiknya melaporkan langsung ke Bawaslu. Jangan hanya bicara ke depan publik.

"Tapi kalaupun ada dugaan seperti itu ya silakan diuji diujinya dimana ya di Bawaslu. Karena ada kesempatan untuk membawa ke Bawaslu. Jadi jangan hanya kemudian dipressconference kan saja," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari angkat suara terkait adanya dugaan kecurangan manipulasi hasil data verifikasi faktual di beberapa daerah. Dia menegaskan, bahwa anggota KPU daerah telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selama yang saya tau ya, yang saya lakukan selama ini ketika memberikan arahan, memberikan instruksi kepada temen-teman KPU provinsi kab/kota yang pertama yaitu melakukan verifikasi faktual sesuai aturan, sesuai dengan standar operating procedure (SOP)," kata Hasyim, saat diwawancarai di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12).

Dia pun menjelaskan, sebagai lembaga pelayanan pihaknya telah memenuhi semua kebutuhan baik untuk pemilih maupun untuk partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024 nantinya.

Sehingga, dugaan kecurangan manipulasi data hasil verifikasi faktual tidak mungkin terjadi.

"Kami sampaikan juga kepada KPU kab/kota bahwa sebisa mungkin asas perlakuan setara KPU kepada parpol diterapkan sehingga tidak ada pilih kasih, menguntungkan atau rugikan partai tertentu. Ini juga supaya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau dianggap untungkan parpol tertentu," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan pihaknya bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU di daerah. Intimidasi disebut untuk membuat KPU daerah meloloskan tiga partai dalam proses verifikasi tersebut.

"Ada mekanisme pengawasan internal, ada Divisi Hukum dan Pengawasan, dan juga kami ada Inspektorat. Kalau ada laporan seperti ini, nanti kami akan siapkan untuk menelusuri data yang berkembang di media tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, dia tak menyebut kapan KPU mulai melakukan investigasi tersebut. Dia juga tak bisa memastikan apakah keputusan kelulusan parpol dalam verifikasi faktual dapat dianulir jika terbukti curang.

"Kami melihat perkembangan hasil investigasi inspeksi atau pemeriksaan dulu," imbuhnya.