Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

Wasekjen PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyebut, partainya telah memberi sanksi kepada kader yang mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Menurutnya, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.


"Terhadap kader yang balelo, oknum-oknum tersebut sudah diambil keputusan sanksi indisipliner," kata Awiek di Djakarta Theater, Sabtu (30/12).

Soal diusut ke ranah hukum, Awiek tengah mengkaji dari aspek peraturan UU Pemilu apakah boleh mengklaim nama PPP. Diketahui, kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran mengatasnamakan PPP Pejuang.


"Apakah diperbolehkan nama PPP, kalau DPP PPP memang resmi punya kami. Nah kalau pejuang PPP atau nomenklatur yang lain apakah masuk terhadap pencaplokan identitas kepemimpinan, itu sedang kami kaji di lembaga advokasi dan bantuan hukum PPP," ujarnya.

PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

Awiek menambahkan, PPP telah rapat yang yang dihadiri oleh 38 DPW dan 514 DPC di seluruh Indonesia untuk memastikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

"Semua solid kompak memenangkan PPP dan memenangkan Ganjar-Mahfud satu putaran," pungkasnya.


Diberitakan, sejumlah kader PPP yang mengatasnamakan Pejuang PPP mendeklarasikan dukungan kepada paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilprea 2024. Koordinator Nasional Pejuang PPP Witjaksono, membacakan langsung deklarasi dukungan tersebut.

"Kami atas nama Pejuang PPP menyatakan dengan tegas mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kami yakin Prabowo-Gibran akan memprioritaskan program pemerintah," kata Witjaksono dalam acara deklarasi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (28/12).


Witjaksono yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP ini mengaku masih aktif di pengurus pusat partai. Dia juga sudah berkomunikasi soal dukungan ini kepada Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy atau Rommy.

"Saya di DPP, saya wakil ketua majelis pertimbangan. Sampun, sampun (sudah berkomunikasi dengan Rommy)," kata Witjaksono.


Menurutnya, deklarasi tersebut dilakukan setelah muncul banyaknya aspirasi dari bawah terkait dukungan kepada paslon nomor urut 2. Menurutnya, ada sebanyak 300 peserta dalam deklarasi Prabowo-Gibran itu yang di antaranya adalah kader dan caleg PPP.

PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

"Sekitar 300-an (orang yang hadir. Lebih dari separuhnya (kader PPP). Sekitar 30-an (caleg dari PPP)," ujar dia.

Mengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP. Menurutnya visi misi yang dibawa Prabowo lebih baik untuk Indonesia.


"Kita insyaallah berniat baik. Jadi apa pun yang terjadi, kita siap menerima sanksi dari partai tapi insyaallah tenaga kita ini lillahitaala untuk mendukung pasangan nomor 2. Saya siap menerima sanksi, saya nggak masalah," pungkasnya.

Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN
Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN

Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Golkar: Kita Rangkul Semua Komponen
PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Golkar: Kita Rangkul Semua Komponen

Partai Golkar sangat terbuka jika PPP akan bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Pejuang PPP Siap Terima Saksi, Usai Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Pejuang PPP Siap Terima Saksi, Usai Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Mengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Buka Peluang Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Membangun Indonesia Harus Bersama
PPP Buka Peluang Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Membangun Indonesia Harus Bersama

PPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Majelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran
Majelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar

Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya