PPP Kaji Usulan Amandemen UUD 1945

Merdeka.com - Fraksi PPP MPR menggelar rapat kerja dan sarasehan untuk membahas beberapa isu terkait kebangsaan dan kenegaraan, Jumat (13/12).

Raker dan sarasehan yang mengangkat tema 'Revitalisasi Peran PPP dalam Mengawal 4 Pilar MPR RI' bertujuan untuk mengukuhkan nilai kebangsaan dan kenegaraan.

"Fraksi PPP MPR memiliki komitmen untuk penguatan ideologi negara melalui inovasi dan terobosan agar makin mudah diterima di masyarakat," jelas Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi di sela-sela Raker dan Sarasehan.

Dia mengungkapkan, salah satu isu yang saat ini mendapat perhatian publik yakni mengenai amandemen konstitusi. Karena itu, Fraksi PPP MPR secara seksama mengikuti perdebatan dan diskusi yang terjadi di publik.

"Semua diskursus yang muncul di publik kami ikuti dan menjadi bahan penting terkait gagasan amandemen konstitusi ini," tambah Arwani.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, seluruh anggota Fraksi PPP MPR saat melakukan reses diminta untuk menyerap aspirasi ke masyarakat.

"Momentum reses nanti, kami meminta kepada anggota Fraksi MPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen konstitusi," tegas Arwani.

Rapat kerja dan Sarasehan ini juga dihadiri anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, Senior PPP Alihardi Kiaidemak, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Dalam kesempatan tersebut, Jimly mengatakan, PPP agar dapat mengambil peran penting dalam isu-isu keislaman dan kebangsaan. "PPP diharapkan dapat mengambil peran penting dalam isu keislaman dan kebangsaan," tuturnya.

Dia mencontohkan, isu radikalisme dan deradikalisasi yang belakangan menyeruak memiliki impresi negatif bagi Islam. Karena itu, PPP dapat mengambil peran untuk mengubah istilah agar mudah diterima publik.

"Deradikalisasi maknanya negatif, kenapa tidak diubah menjadi penguatan ideologi kebangsaan, ini kan menjadi positif," kata Jimly.