Politikus Koalisi Merah Putih (KMP) ini dukung kebijakan Jokowi
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Menteri ESDM mempercayai Ekonom Faisal Basri untuk memimpin KRTKM.
Sejumlah politikus pun mendukung langkah pemerintah menunjuk Faisal Basri. Bahkan sejumlah politikus yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), yang selama ini menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, ikut mendukung langkah tersebut.
Salah satunya seperti yang diungkapkan Ketua DPR Setya Novanto. Politikus Partai Golkar ini menyebut pembentukan KRTKM guna memberantas mafia migas adalah kabar yang menggembirakan.
"Apa pun yang sudah dibentuk pemerintah, kita menjunjung tinggi hal baik. Karena pemberantasan ini adalah hal yang baik," kata Setya Novanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Hal senada juga diungkapkan Fahri hamzah. Pernyataan politikus PKS yang dikenal sering menyerang kebijakan Jokowi tersebut, kali ini berbalik mendukung.
Dukungan Fahri dituliskan melalui akun Twitter pribadinya. Ia me-reteet cuitan mantan tim sukses capres Prabowo-Hatta.
"@mohmahfudmd: Pengangkatan Faisal Basri sbg Ketua Pemberantasan Mafia Migas menunjukkan Pemerintah punya niat baik."setuju!"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembentukan tim tersebut sesuai dengan arahan Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas adanya mafia migas yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia migas juga berada dalam lingkungan pemerintahan sehingga dibutuhkan tim untuk memberantas mafia migas.
"hari ini kita putuskan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini akan diketuai ekonom senior kita, Pak Faisal Basri. Sektor ini (ESDM) sangat penting untuk dibiarkan dengan sendirinya," ujar Sudiman dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11)
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski ada perintah desain ulang, Danis optimistis Istana Wapres dapat selesai tepat waktu.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya