Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus Koalisi Merah Putih (KMP) ini dukung kebijakan Jokowi

Politikus Koalisi Merah Putih (KMP) ini dukung kebijakan Jokowi Fahri Hamzah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Menteri ESDM mempercayai Ekonom Faisal Basri untuk memimpin KRTKM.

Sejumlah politikus pun mendukung langkah pemerintah menunjuk Faisal Basri. Bahkan sejumlah politikus yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), yang selama ini menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, ikut mendukung langkah tersebut.

Salah satunya seperti yang diungkapkan Ketua DPR Setya Novanto. Politikus Partai Golkar ini menyebut pembentukan KRTKM guna memberantas mafia migas adalah kabar yang menggembirakan.

"Apa pun yang sudah dibentuk pemerintah, kita menjunjung tinggi hal baik. Karena pemberantasan ini adalah hal yang baik," kata Setya Novanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Hal senada juga diungkapkan Fahri hamzah. Pernyataan politikus PKS yang dikenal sering menyerang kebijakan Jokowi tersebut, kali ini berbalik mendukung.

Dukungan Fahri dituliskan melalui akun Twitter pribadinya. Ia me-reteet cuitan mantan tim sukses capres Prabowo-Hatta.

"@mohmahfudmd: Pengangkatan Faisal Basri sbg Ketua Pemberantasan Mafia Migas menunjukkan Pemerintah punya niat baik."setuju!"

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembentukan tim tersebut sesuai dengan arahan Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas adanya mafia migas yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia migas juga berada dalam lingkungan pemerintahan sehingga dibutuhkan tim untuk memberantas mafia migas.

"hari ini kita putuskan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini akan diketuai ekonom senior kita, Pak Faisal Basri. Sektor ini (ESDM) sangat penting untuk dibiarkan dengan sendirinya," ujar Sudiman dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11)

(mdk/tts)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Perintahkan Menteri Basuki Revisi Desain Istana Wapres di Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR Respons Begini
Jokowi Perintahkan Menteri Basuki Revisi Desain Istana Wapres di Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR Respons Begini

Meski ada perintah desain ulang, Danis optimistis Istana Wapres dapat selesai tepat waktu.

Baca Selengkapnya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya
Jadi Ahli di MK, Faisal Basri Ungkap Mobilisasi Bansos Ugal-Ugalan Libatkan 3 Menteri Jokowi
Jadi Ahli di MK, Faisal Basri Ungkap Mobilisasi Bansos Ugal-Ugalan Libatkan 3 Menteri Jokowi

Faisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya