NasDem sebut partai koalisi yang hanya tuntut hak lebih baik mundur

Merdeka.com - Partai NasDem menyatakan partai di koalisi pemerintahan yang tidak menjalankan komitmen bersama maka dianggap hanya menuntut hak saja. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi menegaskan partai yang tidak mau menjalankan kewajiban di koalisi lebih baik mundur.

"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).

Sebab, kata dia, partai-partai pendukung pemerintah telah berkomitmen menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Oleh karena itu, partai-partai pendukung pemerintah harus bisa menekan ego masing-masing ketika bergabung dalam koalisi.

"Kita ada komitmen bersama-sama, kita membangun koalisi. Kita sepakat ini menyukseskan pemerintahan sekarang. Jadi kewajiban buat kita adalah menyukseskan pemerintahan sekarang. Kita bentuk koalisi," tegasnya.

"Koalisi itu yang kita ketahui tidak semuanya berasal dari pendukung awal tetapi pendatang belakangan. Itu tidak ada masalah. Tetapi ketika bergabung, sudah selesai semuanya," sambung Taufiqulhadi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tetapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.