Menko Luhut sebut pemerintah tak mau didikte asing buat urus Papua
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah bakal mengurus persoalan di Papua dengan serius. Pemerintah tidak mau didikte oleh opini dari luar negeri.
"Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar," kata Luhut di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Menurut dia, pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Namun, hal itu tidak jelas ke mana habisnya.
"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas," terangnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan jika ada kekurangan anggaran di Papua maka pemerintah akan menambahnya. Akan tetapi, pejabat di Papua harus membuktikan kinerjanya secara nyata.
"Tetapi pejabat di Papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Kalau Anda lihat alokasi budget yang terbesar adalah provinsi Papua dibanding daerah lain," ujarnya.
Di sisi lain, dia mengungkapkan para pejabat daerah yang menghabiskan waktu untuk melancong ke Jakarta akan dikenai sanksi. Sebab, mereka mengabaikan daerahnya dalam waktu yang lama.
"Mereka banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain dan ini oleh Mendagri ada peraturan dan kami bersepakat akan mengambil tindakan tegas sesuai perundangan yang berlaku kepada pejabat yang meninggalkan pos-nya dalam kurun waktu tertentu," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Abdul Gani diduga menerima suap senilai Rp2,2 miliar dari pengadaan proyek tersebut.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPerusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaBeredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaBantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan sudah didelegasikan kepada Kepala BNPB, seluruh unsur kementerian, lembaga maupun mitra pemerintah.
Baca Selengkapnya