Manuver PDIP jatuhkan RJ Lino
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya punya dendam kesumat oleh Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Sejumlah manuver hukum dan politik dilakukan para politisi PDIP untuk coba menggoyang posisi RJ Lino dari orang nomor satu di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.
Penggeledahan Bareskrim Polri di kantor Pelindo II menjadi senjata utama PDIP untuk menyerang RJ Lino. Apalagi saat digeledah, RJ Lino langsung mengontak Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera selesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 Crane yang sedang diusut Bareskrim itu.
Ancaman ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Seorang dirut BUMN berani menelepon langsung menteri dan mengancam Presiden Jokowi. Kekuatan RJ Lino makin dipertanyakan ketika usai menggeledah Pelindo II, Komjen Pol Budi Waseso langsung diganti dari Kabareskrim oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menjadi orang nomor satu yang kencang mengkritik RJ Lino. Tidak hanya RJ Lino, Masinton juga menyerang atasannya yakni Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Sejarah Lino menjadi menarik untuk diketahui publik. Karena diduga kuat dia bagian dari mafia yang ada di sekitar Istana. Ada indikasi kuat dia memiliki pengaruh yang bisa menembus sampai ke Presiden," tuding Masinton.
"Mari bersama-sama menelusuri sejarah Lino. Karena dialah biang kegaduhan. Karena dia menelepon pas kantornya digeledah, merembet ada rangkaian telpon dan berujung dicopotnya Budi Waseso sebagai Kabareskrim," imbuhnya.
Lewat kekuatan politik dan hukum
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP untuk mengikuti arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDwi menjelaskan selama proses pengusutan kasus ini juga telah dilakukan tahapan pengawasan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya